Singkawang, detikborneo.com — Kabar pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) di bawah Presiden Prabowo Subianto justru memicu protes keras dari jajaran pimpinan Majelis Adat Dayak Nasional (MADN). Dr. Andersius Namsi, Ph D Wapres Bidang Internal angkat bicara: gagasan yang kini dipakai negara itu adalah hasil pemikiran asli putra Dayak, Dr. Aswin Usop Dosen dan Tokoh Cendekiawan Dayak — namun karya intelektualnya dicuri dan diklaim oleh para bandit politik.
“Ini pencurian gagasan yang terang-terangan. Dr. Aswin Usop sudah merancang dan membuktikannya sejak sepuluh tahun lalu. Kini BPGMN dibentuk dengan konsep yang sama, tapi penemunya justru dikucilkan.”
Dr. Aswin bukan orang asing. Sejak 2016, ia sudah merancang sistem pencegahan karhutla berbasis masyarakat — jauh sebelum isu ini menjadi wacana resmi di pusat. Karyanya terbukti nyata: memodifikasi sepeda motor menjadi alat pemadam cepat, serta sumur bor murah biaya sekitar Rp1 juta per titik, terpasang dalam 10 menit. Diuji coba di Riau, efektif, bahkan diapresiasi Kapolres Kampar kala itu.
Ia pun menjadi salah satu perintis BRGM — cikal bakal BPGMN saat ini. Konsepnya sederhana namun mendasar: cegah dari desa, bersama warga, jangan tunggu api membesar baru bertindak.
Namun kenyataannya pahit. BPGMN dibentuk, konsepnya dipakai — tetapi orang yang menemukannya tidak dilibatkan.
Dr. Andersius mengecam keras hal ini:
“Siapa yang berani mengambil alih gagasan orang lain lalu mengakuinya? Ini bukan kebijakan, ini perampasan! Para bandit politik itu datang saat hasil sudah ada, lalu mengusir yang berjuang dari awal.”
Dr. Aswin sendiri menegaskan: “Saya sudah sampaikan ini sepuluh tahun lalu. Sudah dipraktikkan, terbukti, diakui. Tapi saat negara bergerak, saya justru tidak diajak duduk.”
Ia memperingatkan: jika kebijakan hanya disusun oleh mereka yang tak pernah merasakan asap menutup langit Kalimantan, BPGMN hanya akan menjadi nama baru dengan kegagalan yang sama.
“Kami tidur di tengah kabut asap setiap musim. Kamig yang tahu caranya. Tapi kami yang diabaikan,” ujar Dr. Aswin.
Dr. Andersius pun menuntut Presiden Prabowo segera melibatkan Dr. Aswin Usop dan para praktisi di lapangan — bukan membiarkan gagasan rakyat terus dirampok:
“Kembalikan tempat yang layak bagi pemilik gagasan. Jangan biarkan BPGMN jadi ladang bagi perampok gagasan. Ini milik putra bangsa Dayak, bukan milik bandit politik.” ( Law)
