Aliansi Pemuda Pemudi Dayak di Jakarta Protes Keras Atas Korban Penembakan Oleh Oknum Polri.
Jakarta, detikborneo.com -Masyarakat menuntut haknya di tembaki dengan brutal oleh aparat kepolisian, polres Seruyan dan Polda Kalteng hingga tewas. Pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 masyarakat warga desa Bangkal, kecamatan Seruyan raya kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah melakukan aksi blokade akses masuk estate PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP).
Dalam aksi tersebut masyarakat menuntut realisasi hak plasma yang seharusnya diserahkan oleh perusahaan kepada warga masyarakat setempat.
Namun dalam aksi tersebut terjadi bentrokan antara warga dengan aparat kepolisian Resort Seruyan dan Polda Kalteng, tindakan yang brutal dari kepolisian mengakibatkan 3 orang masyarakat tertembak, 2 diantaranya luka berat dan 1 meninggal dunia.
Menurut Marselinus kordinator dari Aliansi Pemuda Pemudi Dayak di Jakarta mengatakan bahwa kepolisian bukan lagi pengayom masyarakat, bukan lagi pelindung masyarakat melainkan institusi yang menakutkan bagi masyarakat yang hanya bekerja untuk kalangan pengusaha saja.
“Saya menyesalkan penembakan yang dilakukan oleh kepolisian yang berakibat fatal terhadap warga yang menuntut hak mereka. Ini tidak dibenarkan, Kepolisian harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan,” ujar Marselinus, Sabtu 7/10/23.
Dia menegaskan, aksi aparat sudah menimbulkan rasa trauma dan kehilangan kepada masyarakat yang menjadi korban dari penembakan tersebut. Perasaan trauma itu bahkan bisa saja berlangsung panjang. “Dari video yang beredar terlihat beberapa korban tergeletak akibat tembakan dan terdengar himbauan dari aparat untuk tembak orangnya, tembak orangnya yang terdengar beberapa kali di ucapkan”. Ini tidak dibenarkan dalam prosedur pengamanan,” lanjut Marselinus. Saya meminta kepolisian menindak tegas anggotanya yang melanggar prosedur pengamanan dengan melepaskan tembakan yang mengarah ke anggota tubuh dalam kegiatan penertiban. Oknum polisi tersebut, lanjut Marsel, pantas disanksi dengan hukuman setimpal atas ulahnya. “Perlu ditindak kalau langgar protap. Ini bentuk kekerasan, apalagi dilakukan kepada masyarakat yang menuntut hak mereka kepada PT HMBP tersebut. Ini mengecewakan,” kata Marsel. (Admin/ Red).
