Jakarta, detikborneo.com -Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) bersama Dewan Adat Dayak (DAD) se-Indonesia dan organisasi masyarakat Dayak se-Kalimantan menggelar konferensi pers di Jakarta untuk menyampaikan pernyataan sikap terkait ketidakhadiran putra-putri Dayak dalam Kabinet Prabowo-Gibran periode 2024-2029.

Jumat (18/10/2024) Acara konferensi press rilis digelar di Mall Seasons City, Restoran Hao Di Fang Lantai P4, Jl. Prof. Dr. Latumeten No.33, Jakarta Barat, dihadiri tidak kurang dari 50an utusan media online, tv dan perwakilan dari berbagai organisasi Dayak di Kalimantan. Pertemuan ini merupakan bentuk respon atas keresahan masyarakat Dayak yang merasa tidak mendapatkan representasi yang adil dalam pemerintahan.

“Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata,”

Demikian kalimat pembuka yang dibacakan oleh Tamunan Kiting, SE., MM., CPM. CTM, Ketua DAD DKI, dalam pernyataan sikap yang dibacakan. Kalimat ini mengandung makna mendalam tentang keadilan, persatuan, dan kekuatan yang diyakini oleh masyarakat Dayak.

MADN menyoroti beberapa poin penting terkait ketidakpuasan mereka:

• Pindah Ibu Kota Negara: Pindahnya Ibu Kota Negara ke Kalimantan seharusnya menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran Bangsa Dayak dalam pembangunan nasional. Sebagai tuan rumah Ibu Kota yang baru, masyarakat Dayak sangat berharap keterlibatan yang lebih signifikan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
• Kontribusi Pajak: Kalimantan adalah salah satu wilayah utama penghasil pendapatan terbesar Negara Nasional. Namun, kontribusi besar ini belum sejalan dengan keterwakilan dari putra-putri Dayak dalam posisi pemerintahan, terutama di tingkat Nasional.
• Potensi SDM: Bangsa Dayak memiliki banyak putra-putri terbaik dengan potensi, dedikasi, dan integritas yang tinggi. Mereka layak diberikan kesempatan untuk berkontribusi secara langsung dalam pembangunan bangsa melalui jabatan di pemerintahan Pusat.
• Dukungan Kuat: Pada pemilu yang lalu, masyarakat Kalimantan memberikan dukungan kuat dengan memberikan 60% lebih suara kepada pasangan Prabowo-Gibran. Dukungan ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam memberikan keterwakilan yang layak bagi putra-putri Dayak.
• Keadilan: Sejak kemerdekaan Indonesia, belum pernah ada putra Dayak yang diangkat menjadi menteri. MADN menilai hal ini sebagai bentuk ketidakadilan yang harus diperbaiki, mengingat banyaknya tokoh Dayak yang kompeten dan berpengalaman.

Sebagai bentuk desakan, MADN mengajukan 4 (empat) nama tokoh Dayak untuk mengisi jabatan menteri dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berikut daftar namanya:

• Dr. Drs. Marthin Billa, MM (Presiden MADN)
• Dr. H. Rahmat Nasution Hamka, SH., M. Si, (Wakil Presiden MADN Bidang Eksternal)
• DR. H. Syaharie Jaang, SH, M.Si, MH (Anggota Dewan Kehormatan MADN)
• Tamunan Kiting, SE., MM CPM., CTM (Anggota Dewan Pertimbangan dan Ketua DAD Daerah Khusus Jakarta).

Pernyataan sikap ini menjadi sorotan penting dalam konteks politik nasional dan menunjukkan tuntutan masyarakat Dayak untuk mendapatkan representasi yang lebih adil di pemerintahan.

“Kami berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran dapat mempertimbangkan usulan ini demi keseimbangan dan keadilan bagi semua elemen bangsa, khususnya masyarakat Dayak yang telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia,” tutup Mikael Pai, S.Sos., MAP, Bendahara Umum MADN, yang bertindak sebagai ketua acara.

Acara konferensi pers ini dihadiri oleh perwakilan pengurus MADN, organisasi masyarakat, dan perwakilan dari Kalimantan yang hadir: Mikael Pai, S. Sos, MAP, (Bendahara Umum MADN), Tamunan Kiting, SE,. MM., CPM. CTM, (Ketua DAD DKI), Albinus Milu, S. Th., M. Pd. K, (Wakil Bendahara Umum MADN), Lawadi Nusah, Humas & Media Center MADN dan Sekum DAD DK JAKARTA), Jelani Christo, SH., MH, Ketua LBH MADN, Agus Wijaya, SH., MH, (Wakil LBH MADN), Dr. Fetrus, SH., MH, (Ketua FPKB), Gadson, SH, ( Bakormad DK Jakarta), Fren Lahang Forum Dayak Kalimantan Timur Di Jakarta) dan Ongki (Forum Pemuda Kalimantan Jakarta).

Pernyataan sikap ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Dayak menuntut keadilan dan peran yang lebih strategis dalam pembangunan nasional sehingga ada keterwakilan. (Bajare007/ Alb)