Nusantara, detikborneo.com – Tingkatkan pemahaman pengelolaan pembangunan berskala besar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, M.Eng.Sc. selaku Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN sekaligus Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum menjadi narasumber utama dalam seminar daring berjudul, “Managing Complex Project: Experience from IKN Development” pada Jumat (29/11/2024).
Seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI) ini bertujuan untuk berbagi wawasan dan pengalaman dalam mengelola pembangunan berskala besar seperti IKN, yang mencerminkan kompleksitas manajemen lintas sektor, tata kelola sumber daya, serta kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Dari webinar ini, kita dapat belajar banyak dari pembangunan IKN yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi namun tetap berhasil berjalan sesuai perencanaan. Pengalaman ini penting untuk dibagikan dan menjadi bahan pembelajaran bagi manajemen proyek di seluruh Indonesia, sehingga standar keberhasilan yang sama dapat diterapkan secara luas,” ujar Ketua IAMPI, Prof. Dr. Ir. Khrisna Suryanto.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan bahwa saat ini, 58% Produk Domestik Bruto (GDP) Indonesia berasal dari Pulau Jawa, mencerminkan ketimpangan konsentrasi ekonomi yang signifikan di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan ketergantungan ekonomi yang tinggi pada Jawa dan tekanan besar terhadap infrastruktur serta lingkungan di wilayah tersebut. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur bertujuan untuk mendiversifikasi pusat ekonomi nasional, sehingga mendorong pertumbuhan wilayah lain, terutama di Indonesia tengah dan timur.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan proyek berskala besar yang kompleks, mencakup pengembangan konektivitas infrastruktur untuk menghubungkan IKN dengan wilayah lain di Kalimantan dan seluruh Indonesia melalui jaringan jalan raya serta pelabuhan udara dan laut. Proyek ini merupakan kolaborasi multisektor yang melibatkan berbagai kementerian, sektor swasta, dan pemangku kepentingan mulai dari tingkat lokal, nasional, hingga internasional, sehingga membutuhkan koordinasi yang kuat.
“Kami perlu memastikan koordinasi dan pengelolaan proyek dilakukan secara matang dan terstruktur agar rencana dapat direalisasikan dengan baik. Salah satu langkah strategis yang kami tempuh adalah membentuk koordinator yang mampu mengakomodir kepentingan bersama, dengan tetap mengacu pada rencana induk dan capaian proyek yang telah ditargetkan. Selain itu, implementasi kebijakan Dokumen Satu Peta (One Map Policy) menjadi krusial untuk memastikan perencanaan dan pemetaan pembangunan dapat termonitor secara menyeluruh,” pungkas Danis.
Ia juga menyampaikan Dokumen One Map pada tingkat yang lebih rinci untuk suatu kawasan (sub-sub WP atau blok) membutuhkan adanya Rencana Tapak Kawasan (RTK) sebagai panduan sinkronisasi pelaksanaan. RTK berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan tapak kawasan dari berbagai proyek pembangunan, baik di atas maupun di bawah tanah. Fokus utama RTK adalah mencegah terjadinya tumpang tindih (interface/clash) antara desain dari berbagai paket pekerjaan. Selain itu, RTK juga berperan dalam memantau progres pembangunan serta menjadi alat evaluasi untuk memastikan bahwa desain dapat diterapkan secara tepat di lapangan.
Acara ini dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama para peserta yang mengikuti dengan antusias, harapannya agenda ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi para peserta mengenai pengelolaan pembangunan berskala besar yang penuh tantangan, seperti yang dihadapi dalam pembangunan IKN.
Melalui berbagi pengalaman dan pengetahuan, diharapkan para profesional di bidang manajemen proyek dapat memperkuat kapasitas mereka dalam menangani kompleksitas manajemen lintas sektor, tata kelola sumber daya, serta pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak terkait.
(Sumber: Humas OIKN/ Bajare007)