Sintang, Detikborneo.com –Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, Herkulanus Rony mengatakan bahwa Pilkades 2022 ini akan dilaksanakan pada hari selasa 18 oktober 2022 . Untuk Kabupaten Sintang sudah mendapatkan izin dari Kemendagri, maka saat pilkades ada Tim Kemendagri akan melakukan pemantauan langsung secara virtual
Jumlah desa yang akan melaksanakan Pilkasdes pada 18 Oktober 2022 nanti sejumlah 72 desa yang diikuti 246 calon kades, dan soal pendanaan dibaiayai sepenuhnya oleh Pemkab Sintang membiayai
Pelaksanaan Pilkades ini melibatkan Panitia Pemilihan Kabupaten sebanyak 153 orang baik yang ada di tingkat kabupaten, secretariat dan kecamatan. Tim akan bekerja selama 6 bulan. Masa kampanye yang dimulai 12-14 Oktober 2022 sudah berakhit, kemudian memasuki hari tenang selama 3 hari dan hari pencoblosan pada 18 Oktober 2022. ungkap Roni. Jika ada sengketa, paling lama dilakukan 1 x 24 jam usai pencoblosan. Penyelesaian pada tingkat desa dan kecamatan kurang lebih 10 hari, bila tidak selesai di tingkat desa dan kecamatan, akan diselesaikan pada tingkat kabupaten selama 20 hari. Dalam satu TPS tidak boleh lebih dari 500 pemilih. Kalau lebih, maka pilkades bisa ditunda. Potensi banjir juga diperhatikan, supaya Camat bisa mengingatkan panitia pilkades untuk memilih lokasi TPS yang mudah dijangkau masyarakat dan bebas banjir. Bantu mobilisasi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya, terang Roni.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yosepha Hasnah, menyampaikan bahwa camat yang ada desanya menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak agar selalu berkoordinasi baik persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2022. yang perlu juga menjadi perhatian para camat adalah terjadinya curah hujan tinggi dan potensi banjir yang terjadi terlebih desa yang akan melaksanakan Pilkades. Kami berharap cuaca ini tidak menghambat proses mobilisasi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya nanti” terang Yosepha Hasnah. panitia Pilkades baik tingkat kabupaten maupun kecamatan harus melibatkan Forkopimda dan Forkopimcam. Itu semua untuk antisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi sehingga Pilkades berjalan lancar dan aman, ungkapnya. (*ve*)