Jakarta, detikborneo.com – Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Jakarta, Tamunan Kiting, S.E., M.M, menyatakan dukungan penuh terhadap surat himbauan Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) terkait hilangnya tulisan, semboyan, dan falsafah Dayak di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam keterangannya kepada media, Tamunan menegaskan bahwa keberadaan simbol, semboyan, dan falsafah Dayak di IKN bukan sekadar ornamen visual, melainkan representasi identitas, sejarah, dan penghormatan terhadap masyarakat adat sebagai tuan rumah di tanah Kalimantan.
“Tulisan salam dan falsafah Dayak yang sebelumnya terpasang di kawasan IKN memiliki makna filosofis yang mendalam. Hilangnya simbol tersebut tentu menimbulkan pertanyaan dan keprihatinan di kalangan masyarakat adat,” tegasnya.
Tamunan mendesak Otorita IKN agar segera mengembalikan tulisan dan semboyan tersebut seperti semula, atau bahkan membangunnya kembali dalam bentuk yang lebih representatif dan ditempatkan di lokasi yang lebih strategis di kawasan IKN. Menurutnya, langkah tersebut penting sebagai bentuk komitmen terhadap inklusivitas budaya dan penghormatan terhadap kearifan lokal.
Tak hanya itu, ia juga mendorong agar Otorita IKN menyediakan atau membangun kompleks Rumah Adat Dayak di kawasan IKN. Kompleks tersebut diharapkan menjadi pusat pengembangan, pelestarian, dan edukasi kebudayaan Dayak yang terbuka bagi masyarakat luas.
“Rumah Adat Dayak di IKN harus menjadi ruang hidup kebudayaan, bukan sekadar simbol. Tempat itu bisa menjadi pusat aktivitas seni, budaya, diskusi adat, hingga pemberdayaan generasi muda Dayak,” ujarnya.
Tamunan menambahkan, kehadiran pusat kebudayaan Dayak di IKN akan memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi putra-putri Dayak, baik yang berada di wilayah IKN maupun di seluruh Indonesia. Hal ini dinilai sejalan dengan semangat Nusantara yang mengedepankan keberagaman dalam persatuan.
Ia berharap, aspirasi yang disampaikan melalui MADN dan DAD Jakarta dapat segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari komitmen menjadikan IKN bukan hanya sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga sebagai simbol keadilan budaya dan penghormatan terhadap masyarakat adat. (Bajare007)
