29.6 C
Singkawang
More
    BerandaPolitikMengurus Kalimantan Beda dengan Mengurus Jawa

    Mengurus Kalimantan Beda dengan Mengurus Jawa

    | Penulis R. Masri Sareb Putra

    Cornelis, Gubernur Kalimantan Barat (2008-2018) mengungkapkan hal yang demikian ini.

    “Mengurus Kalimantan beda dengan mengurus Jawa. Tanah Jawa, infrastukturnya telah lebih dulu dibuka sejak zaman kerajaan Majapahit, diteruskan semasa VOC, diintensifkan selama Orde Baru, dan semakin diperhatikan oleh pemerintah tiap pergantian rezim.”

    Faktor geografi, demografi, serta keluasan wilayah; menjadi hambatan tersendiri. Selain itu, alokasi dana pembangunan nasional yang kurang berpihak pada wilayah luar Jawa, menyebabkan Kalimantan harus berjuang dan bekerja keras mengakselerasi diri-sendiri di berbagai sektor.

    Kalimantan Barat saja luasnya sama dengan 1,35 kali luas Pulau
    Jawa, Madura dan Bali. 

    Luas pulau Jawa: 128.297 km²

    Luas pulau Madura: 4.250 km²

    Luas pulau Bali: 5.780 km²

    Luas Pulau Jawa, Madura, dan Bali: 138.325 km²

    Luas Kalimantan Barat: 147. 307 km²

    Dengan kepadatan penduduk yang amat njomplang, di mana kosentrasi penduduk ada di Jawa, jika rasio  jumlah penduduk sebagai hitung-hitungan dasar alokasi dana pembangunan; selamanya luar-Jawa tertinggal.

    Alternatifnya, jika faktor luas dan pemeliharaan kawasan seperti Kalimantan tidak dan belum menjadi  basis hitungan alokasi dana pembangunan, kata Cornelis, “Kalimantan Barat saja layak dimekarkan sedikitnya menjadi tiga provinsi dan 36 Daerah Otonom Kabupaten/Kota.”

    Mengapa demikian? Anggota DPR-RI Komisi II ini berargumen, “Pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan rakyat melalui akselerasi pembangunan ekonomi daerah. Apabila tidak dilakukan pemekaran secara bertahap, akan sulit pelayanan publik dapat dilakukan secara maksimal. Penataan daerah seyogyannya tidak hanya terbatas pada kebijakan penggabungan
    dan pemekaran daerah, tetapi juga perlu diperluas dengan pembakuan nama rupa bumi yang berakar dari penamaan dan budaya lokal masyarakat.”

    Dalam konteks inilah, Cornelis di masanya menjabat Gubernur Kalimantan Barat menginisiasi berbagai nama fasilitas umum, seperti: jembatan, bandar udara serta nama jalan dengan mengambil tokoh-tokoh lokal.

    Kuncinya, kata Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (2015-2021), “Sebagai pemimpin di daerah (Kalimantan), Pusat (Presiden, DPR/MPR, dan lembaga negara lain), jangan kita lawan, tapi kita kawan. Sebab, mereka yang menentukan turunnya anggaran pembangunan.”

    Mau tidak mau. Suka tidak suka. Katanya, “Perlu politik anggaran. Dana pembangunan, ABPN itu, mana turun jika tidak di-jolok!’ katanya, memberi tamsil.

    Di masanya Gubernur, semua mafhum. Banyak legacy ditinggalkan lelaki dengan motto, ““Kade’ barani, ame’ gali’-gali’; kade’ gali’,
    ame’ barani-barani.”

    Artinya: Jika berani, jangan takut-takut; jika takut janganberani-berani!

    Perpatah petitih itu, dalam bahasa ibunya: Kanayatn.

    ***
    Bionarasi

    R. Masri Sareb Putra, M.A., dilahirkan di Sanggau, Kalimantan Barat pada 23 Januari 1962. Penulis Senior. Direktur penerbit Lembaga Literasi Dayak (LLD). Pernah bekerja sebagai managing editor dan produksi PT Indeks, Kelompok Gramedia.

    Dikenal sebagai etnolog, akademisi, dan penulis yang menerbitkan 109 buku ber-ISBN dan mempublikasikan lebih 4.000 artikel dimuat media nasional dan internasional.

    Sejak April 2021, Masri mendarmabaktikan diri menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), Institut Teknologi Keling Kumang.

    latest articles

    explore more

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini