Bengkayang, detikborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong Kabupaten Bengkayang untuk menyusun program prioritas yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tengah keterbatasan anggaran daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Asisten II Setda Kalbar Heronimus Hero mengatakan, Musrenbang RKPD di kabupaten menjadi instrumen penting untuk memastikan perencanaan pembangunan yang realistis, terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Setiap pertumbuhan ekonomi satu persen dapat menyerap sekitar 750 tenaga kerja. Oleh karena itu, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi hingga lima persen sangat penting untuk menekan angka pengangguran,” katanya di Bengkayang, Sabtu, (18/4/2026).
Ia menyebutkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat saat ini berada di angka 5,39 persen, sementara Kabupaten Bengkayang sebesar 4,88 persen, sehingga masih perlu dilakukan percepatan untuk meningkatkan kinerja perekonomian daerah. Menurut dia, di tengah penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi yang ada, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan sumber daya secara kolaboratif.
“Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan perbankan, menjadi penting untuk mendorong pembiayaan pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, khususnya jalan, harus menjadi prioritas karena berperan langsung dalam memperlancar distribusi barang dan jasa serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, Pemprov Kalbar mendorong agar hasil Musrenbang yang akan disusun setiap daerah termasuk di Bengkayang dapat menghasilkan program prioritas yang fokus dan terarah, serta mengoptimalkan potensi daerah yang ada.
Heronimus menambahkan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk antara pemerintah daerah dan pihak swasta, dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.Ia juga mengingatkan bahwa proyek strategis nasional menjadi salah satu indikator keberhasilan kepala daerah, sehingga perlu dikawal bersama agar implementasinya berjalan optimal di daerah.
“Melalui forum ini, kami juga membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi prioritas pembangunan yang akan menjadi bahan sinkronisasi di tingkat provinsi,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bengkayang Syamsul Rizal mengatakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 harus berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat agar program yang dirancang memiliki dampak langsung.
“Perencanaan tidak boleh sekadar rutinitas, tetapi harus mampu menjawab persoalan masyarakat secara konkret,” ujarnya. Ia menjelaskan target pembangunan 2027 antara lain peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72,42 persen melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong penguatan reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik, termasuk peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan indeks reformasi birokrasi.
“Di tengah keterbatasan anggaran, kita harus fokus pada program prioritas yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.
(Antara)
