| Penulis: Ikhsan Maulana Putra

Infrastruktur adalah sebuah sistem yang terdiri dari fasilitas fisik, nonfisik maupun lunak yang dibangun dan dikembangkan oleh pihak – pihak tertentu baik itu dari pihak pemerintah atau nonpemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sosial, ekonomi dan juga untuk menunjang berbagai aktivitas masyarakat dan pemerintah.

Infrastruktur terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu infrastruktur keras, infrastruktur keras nonfisik dan infrastruktur lunak. Infrastruktur keras adalah infrastruktur yang memiliki bentuk nyata atau konkret seperti jalan, rel kereta api, pelabuhan, bandara, jembatan, waduk dan lain–lain. Sedangkan infrastruktur keras nonfisik adalah sistem yang berhubungan dengan kebutuhan dan fungsi utilitas umum, seperti ketersediaan air, listrik, jaringan telekomunikasi, sumber energi dan lain–lain. Selain infrastruktur keras, ada juga infrastruktur lunak, yaitu segala hal yang berkaitan dengan pelayanan publik yang disediakan oleh berbagai pihak.  

Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat masif dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang masif tersebut sudah dilakukan sejak beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Saat ini sudah tujuh tahun sejak dilantiknya Ir. Joko Widodo menjadi presiden Republik Indonesia dan sudah selama itu juga pembangunan infrastruktur dilaksanakan setiap tahunnya, bahkan setiap bulannya. Bahkan sampai saat ini pembangunan tersebut masih terus berlanjut. Namun, saat, pada masa pandemi Covid-19 pembangunan infrastruktur tidak semasif sebelumnya. Infrastruktur tersebut dibangun untuk menunjang, memfasilitasi dan mendukung segala kegiatan masyarakat sehari – hari.

Walaupun maksud dari pembangunan infrastruktur tersebut baik, yaitu untuk mendukung aktivitas sehari–hari, memudahkan masyarakat dalam beraktivitas yang diharapkan nantinya akan memiliki dampak positif ke depannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Akan tetapi, banyak dari sebagian masyarakat yang kurang setuju bahkan menolak dengan jelas tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Hal ini ditentang oleh banyak pihak tidak lain karena sumber pendanaan yang diperoleh untuk melaksanakan program kerja tersebut, pembangunan infrastruktur yang masif. Kita juga mengetahui bahwa pemerintah memperoleh dana tidak hanya dari APBN atau APBD tetapi juga dari pinjaman luar negeri, utang, yang jumlahnya membuat sebagian masyarakat merasa resah.

Infrastruktur di Indonesia sudah sangat tertinggal dari negara–negara lain baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. Bahkan dengan negara tetangga terdekat saja seperti Malaysia dan Singapura, infrastruktur di negara kita tidak dapat dikatakan seimbang jika dibandingkan dengan kondisi infrastruktur di kedua negara tersebut. Padahal kehadiran dan peran infrastruktur di suatu wilayah merupakan salah satu aspek penting untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan aktivitas masyarakat di negara tersebut.

Infrastruktur juga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan dan menstimulus perekonomian suatu negara. Menyadari hal itu, membuat pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, berani untuk meminjam dana dari luar negeri untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Salah satu infrastruktur yang dinilai sangat penting adalah jalan, baik jalan provinsi, jalan negara maupun jalan tol. Jalan dinilai sebagai infrastruktur yang sangat penting karena memiliki peran sebagai penghubung antar wilayah dan berbagai infrastruktur lainnya, seperti bandara, pelabuhan, area industri dan masih banyak lainnya.

Jalan juga memiliki fungsi untuk meratakan hasil pembangunan, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pengembangan di suatu wilayah yang mana nantinya akan berdampak terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Namun, adanya jalan belum cukup jika kualitas dari jalan tersebut tidak memadai untuk di operasikan. Oleh karena itu, kualitas juga menjadi aspek penting selain kuantitas.

Sampai April 2021 total panjang jalan tol di Indonesia sudah mencapai angka 2.391 Km. Pertumbuhan tersebut bisa dikatakan cukup cepat jika dibandingkan progress pembangunan jalan tol di Indonesia selama periode 1978 sampai 2014 yang menghasilkan jalan tol sepanjang 795 Km. Namun, panjang jalan tol di Indonesia saat ini masihlah belum cukup jika dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia yang mencapai 1.910.931 Km². Jalan tersebut juga belum dapat menjangkau secara menyeluruh wilayah–wilayah terpelosok.

Padahal di wilayah–wilayah terpelosok tersebut memiliki potensi melalui tempat – tempat yang dapat di manfaatkan dan di kembangkan menjadi kawasan wisata untuk menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian di sana. Namun, potensi tersebut menjadi potensi terpendam lantaran keterbatasan infrastruktur yang tersedia di sana.

Contohnya saja adalah Labuan Bajo yang kini di proyeksikan oleh pemerintah menjadi Bali kedua di Indonesia. Pemerintah dengan gencar melakukan perbaikan fasilitas, membangun fasilitas, sarana dan prasarana baru yang ditujukan untuk menunjang aktivitas di bidang pariwisata di sana. Seperti membangun jalan baru untuk konektivitas antar wilayah di sana, membangun dermaga, rumah budaya (amfiteater), drainase, perbaikan tata kelola permukiman, taman, tempat ibadah, tempat parkir dan berbagai fasilitas lainnya.

Dengan tersedianya pilihan akses yang banyak, fasilitas berupa sarana dan prasarana yang memadai, infrastruktur penunjang yang lengkap dapat menarik banyak minat wisatawan untuk menjadikan Labuan Bajo menjadi destinasi utama wisata mereka.

Pembangunan infrastruktur tersebut memberi dampak positif terhadap kawasan wisata yang ada di Labuan Bajo. Peningkatan infrastruktur sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, hal ini dibuktikan dengan jumlah wisatawan baik yang berasal dari mancanegara, wisatawan nusantara maupun wisatawan lokal.

Mulai dari tahun 2016 sampai 2019 jumlah kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo berturut – turut 83.712, 111.749, 163.807, dan 256.171. Meningkatnya kunjungan wisata memberi dampak kepada pendapatan regional Kabupaten Manggarai Barat.

Pada tahun 2016 Taman Nasional Komodo menyumbang penyetoran untuk kas negara sebesar Rp 22,80 miliar dan terus tumbuh selama dua tahun ke depan, pada 2017 menyetor Rp 29,10 miliar dan setoran pada tahun 2018 sebesar Rp 33,16 miliar.

Meningkatnya kunjungan wisata ke Taman Nasional Komodo tidak hanya berdampak ke pada pihak pengelola TM Komodo saja, melainkan juga ke berbagai pihak yang berada di kawasan wisata Labuan Bajo, seperti kafetaria – kafetaria, pusat penjualan suvenir yang ada di sana juga akan terkena dampak positif dengan meningkatnya omzet penjualan mereka.

Tidak sampai di situ, pertumbuhan – pertumbuhan tersebut juga memberi kontribusi ke perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan meningkatnya pertumbuhan perekonomian di provinsi tersebut.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Darwis Sitorus, mengemukakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur selama periode 2016 sampai 2019 memiliki tren positif walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2017, pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,12%, tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun lalu, yaitu sebesar 5,11%, tahun 2018 dan 2019 mulai mengalami peningkatan di mana pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,13%, dan tahun 2019 sebesar 5,20%.

Data tersebut menunjukkan terjadinya hubungan nilai yang sebanding antara pertumbuhan infrastruktur dengan pertumbuhan kondisi perekonomian di suatu wilayah serta menunjukkan betapa pentingnya peran infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

***

Sumber gambar: https://pu.go.id/

***

Bionarasi

Ikhsan Maulana Putra, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis