Penajam Paser Utara, detikborneo.com – Gelombang protes menguat dari kalangan masyarakat adat Paser. Dipimpin Ahmad Ariadi Kepala Adat Besar Dayak Paser bersama tokoh-tokoh adat, Dewan Pimpinan Daerah Laskar Pertahanan Adat Paser (DPD LPAP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar audiensi dengan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU, Tohar, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), Rabu (18/2/2026).
Audiensi tersebut turut dihadiri sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan LSM daerah. Mereka menyampaikan keberatan keras atas hasil mutasi pejabat tertanggal 14 Februari 2026 yang dinilai tidak mencerminkan keterwakilan masyarakat adat Paser di lingkungan Pemerintah Daerah.
- Baca juga: 148 Pejabat Dilantik di PPU, Ahmad Ariyadi Soroti Minimnya Keterwakilan Dayak Paser dalam Mutasi
Koalisi tokoh adat menilai mutasi jabatan kali ini didominasi oleh alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan junior, sementara sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dari masyarakat adat Paser yang dinilai kompeten justru tidak mendapat tempat strategis.
“Kami mendesak agar dilakukan peninjauan kembali terhadap hasil mutasi tersebut. Penting menempatkan figur-figur dari masyarakat adat suku Paser pada posisi strategis guna memperkuat identitas dan keterwakilan daerah,” tegas Zulfhani dalam keterangannya.
Soroti Jabatan Strategis
Dalam audiensi itu, tokoh adat dan LSM secara terbuka mengusulkan agar sejumlah jabatan penting diisi oleh putra daerah, terutama di tengah posisi strategis PPU sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Beberapa jabatan yang menjadi perhatian antara lain:
Camat Penajam, Camat Babulu, Camat Sepaku, Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pendidikan, Kabid Pariwisata, Kabid Layanan dan Pengembangan Perpustakaan
Menurut mereka, penguatan sumber daya manusia lokal bukan sekadar soal jabatan, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap eksistensi masyarakat adat Paser sebagai tuan rumah di tanahnya sendiri.
Daftar Nama ASN yang Diusulkan
Berdasarkan dokumen resmi yang ditandatangani pimpinan ormas dan LSM, berikut sejumlah ASN masyarakat adat Paser yang diusulkan untuk promosi jabatan:
- Aji Lukman Panji – Kabid Dikdas
- Adi Asmara – Kabid Pariwisata
- Hadi Asnawi – Lurah Pantai Lango
- Suja’i, S.Sos – Lurah Buluminung
- Sajiran – Camat Babulu
- Rakhmadi – Camat Sepaku
- Umi – Kabid Layanan dan Pengembangan Perpustakaan
Tokoh adat menilai nama-nama tersebut memiliki kapasitas, pengalaman, serta rekam jejak yang layak untuk menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemda PPU.
Siap Temui Bupati
Usai pertemuan dengan Sekkab Tohar, Ahmad Ariadi dan jajaran tokoh adat menegaskan langkah berikutnya adalah meminta audiensi langsung dengan Bupati PPU, Mudyat Noor.
Mereka berharap usulan tertulis yang sebelumnya telah disampaikan melalui bupati maupun wakil bupati dapat segera ditindaklanjuti secara serius dan objektif.
“Audiensi ini menjadi momentum penting bagi masyarakat adat untuk memastikan pembangunan SDM di wilayah IKN tidak mengabaikan kearifan lokal serta potensi ASN daerah,” tutup Zulfhani.
Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat adat Paser menuntut keterwakilan yang adil dan proporsional dalam struktur pemerintahan daerah, terutama di tengah dinamika pembangunan besar di PPU. (Bajare007)
