Jakarta, detikborneo.com – Gagasan transformasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem pemasyarakatan modern yang berkeadilan sosial menjadi tema utama dalam Diskusi Publik bertajuk “Transformasi Lapas dalam Mewujudkan Pemasyarakatan Modern yang Berkeadilan Sosial” yang diselenggarakan oleh Hallo News bekerja sama dengan Universitas Pancasila di Aula Nusantara Universitas Pancasila, Jumat (12/6/2026).
Kegiatan yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Hallo News ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, yakni Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Irjen Pol. Drs. Mashudi, S.I.K., S.H., M.Hum., Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, S.Fil., M.Si., Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, dr. Bina Ampera Bukit, M.Kes., serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Dr. Lisda Syamsumardian, S.H., M.H.. Acara ini dimoderatori oleh Rika Aprianti, Amd.IP., S.Sos., M.Si.
BACA JUGA : Kesbangpol Undang DPD SWI Kabupaten Tangerang Paparan Informasi Organisasi
Kegiatan tersebut dibuka dengan keynote speech dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Pol. (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., yang menegaskan pentingnya transformasi sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari reformasi hukum nasional. Menurutnya, pemasyarakatan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan, serta pembinaan yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial warga binaan.
Dalam pemaparannya, Dirjen Pemasyarakatan, Mashudi, menekankan bahwa transformasi Lapas tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga pada pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan. Ia menyampaikan bahwa konsep pemasyarakatan modern harus mampu menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pemberdayaan warga binaan agar siap kembali ke masyarakat.
BACA JUGA : Truk Terguling Usai Hantam Beton Pembatas flyover Pesing Jakbar
Sementara itu, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya menyampaikan dukungannya terhadap berbagai langkah reformasi pemasyarakatan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, DPR, akademisi dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif, transparan dan berkeadilan sosial.
Diskusi berlangsung interaktif dengan membahas berbagai tantangan yang dihadapi Lapas saat ini, mulai dari peningkatan kualitas pembinaan, program rehabilitasi, hingga penguatan regulasi yang mendukung terciptanya sistem pemasyarakatan yang humanis dan berorientasi pada pemulihan.
Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah kebijakan pemasyarakatan nasional serta pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung terwujudnya pemasyarakatan modern yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. (Red/Nico)
