Balikpapan, detikborneo.com — Tokoh masyarakat Dayak dan pengusaha asal Kalimantan Timur, Dr. Abriantinus, melontarkan kritik tajam terhadap sikap sejumlah jenderal purnawirawan yang menolak hasil Pemilu 2024, khususnya terkait terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Menurutnya, penolakan tersebut mencerminkan kemunduran demokrasi dan berpotensi memicu perpecahan nasional.
“Menolak Gibran sama saja dengan menolak Presiden Prabowo dan hasil konstitusional Pemilu yang telah disahkan KPU, diawasi Bawaslu, dan diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi. Ini menunjukkan adanya kepentingan politik pribadi yang dibungkus narasi moral, namun justru melemahkan legitimasi negara,” tegas Dr. Abriantinus di Balikpapan, Selasa (22/4/2025).
Dr. Abriantinus menegaskan bahwa dirinya bukan pendukung Prabowo-Gibran saat Pemilu. Namun sebagai warga negara yang menjunjung demokrasi, ia menghormati pilihan rakyat.
“Rakyat sudah memilih, termasuk masyarakat adat dan generasi muda. Maka Gibran, sebagai Wakil Presiden terpilih, wajib dihormati. Jangan ganggu dengan narasi politis yang justru merusak stabilitas bangsa,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sikap sebagian elit politik yang enggan memberi ruang kepada: generasi muda dalam kepemimpinan nasional.
“Kalau anak muda tidak diberi tempat, kapan regenerasi dimulai? Gibran adalah simbol partisipasi generasi baru. Menolaknya sama dengan menutup masa depan dan membawa kita mundur ke era feodal politik,” tambahnya.
Sebagai tokoh adat, Dr. Abriantinus mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk para purnawirawan, untuk mengedepankan sikap kenegarawanan dan mendorong rekonsiliasi nasional pasca Pemilu.
“Kami, masyarakat adat termasuk suku Dayak, menjunjung tinggi nilai demokrasi dan musyawarah. Mari kita jaga persatuan dan menatap masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.
Saran untuk Presiden Terpilih: Evaluasi Program Makan Gratis
Dalam kesempatan yang sama, Dr. Abriantinus juga menyampaikan masukan terkait program makan gratis, salah satu janji utama kampanye Prabowo Subianto.
“Jika program makan gratis tidak memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat, lebih baik ditinjau ulang. Fokus pada pendidikan gratis, pelatihan kerja, dan penciptaan lapangan kerja—itu jauh lebih strategis dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa membangun kualitas sumber daya manusia adalah investasi jangka panjang demi menjadikan Indonesia negara mandiri dan tangguh.
Senada dengan itu, Ketua APINDO Kalimantan Timur juga mengingatkan dampak lanjutan dari program tersebut terhadap dunia usaha dan tenaga kerja.
“Kalau anak-anak bisa makan gratis tapi orang tuanya kehilangan pekerjaan karena perusahaan tidak mampu bersaing dengan subsidi negara, itu sangat ironis. Harus dipikirkan matang-matang,” kata Ketua APINDO Kaltim.
Sebagai penutup, Dr. Abriantinus mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan mendukung program-program realistis pemerintahan Prabowo-Gibran, sembari tetap melakukan kritik konstruktif terhadap kebijakan yang perlu dievaluasi.
“Kita harus bersatu menghadapi tantangan global, termasuk ancaman resesi ekonomi akibat memanasnya situasi politik dunia. Hentikan tindakan inkonstitusional. Mari kita fokus membangun bangsa,” tutupnya. (Bajare007)
