Jakarta, detikborneo.com – Situasi pandemi Covid-19 yang masih belum pulih, pemindahkan ibu kota negara tetap berlanjut. Indonesia pada tahun 2023

Deputi Bidang Pengembangan Nasional atau Bappenas Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata menyebut alasan TNI-Polri pindah lebih dulu karena kedua lembaga itu untuk memastikan keamanan di wilayah Kalimantan Timur.

“Itu kajian persiapan, kan pemindahannya baru 2023, yang duluan pindah adalah TNI, Polri untuk memastikan keamanan. Kan kita 2024 Agustus (upacara kenegaraan), kita udah mepet. Jadi kita harus prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan. Itu persiapannya,” kata Rudi dalam bincang dengan media belum lama ini.

Pada 2022, pembangunan kantor pemerintah dan Istana Kepresidenan sudah bisa dilakukan. Ini bisa terjadi jika RUU soal pemindahan ibu kota negara segera disahkan.

Rudy menambahkan semua rencana ini bisa berjalan bergantung pada kondisi yang ada. Jika tidak ada penurunan kasus maka ekonomi sulit bergerak.

“Semua itu akan sangat tergantung pada kondisi, semua terkait Covid-19 itu kuncinya. Kalau ini gak jalan (gak ada penurunan kasus), ekonomi susah geraknya,” kata Rudy.

Dia menjelaskan IKN jadi salah satu game changer untuk mendorong perekonomian. Jadi Rudy mengharapkan seluruhnya harus berjalan dengan seimbang.

“IKN itu salah satu game changer mendorong perekonomian. Kalau bergerak, semua ekonomi akan bergerak. Kesempatan kerja bergerak, yang dulu lepas kerjaan bisa cari kerja di situ. Rp 1 triliun konstruksi bisa menyerap 13.000 tenaga kerja. Semua harus berjalan seimbang,” jelas Rudy. (Bajarr007/ sumber: cnbcindonesia )