Pontianak, detikborneo.com – Lukiyus resmi dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang Kaki Lima Perjuangan Indonesia (DPW APKLI Perjuangan) Kalimantan Barat periode 2026–2031.
Kepengurusan DPW APKLI Perjuangan Kalbar tersebut telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Struktur kepengurusan terdiri dari Gubernur Kalimantan Barat sebagai Pembina, Yansen Akun Effendy sebagai Ketua Dewan Penasihat, Lukiyus sebagai Ketua Pengurus, Yudi Hermawan sebagai Sekretaris, dan Gunawan Fajarlay sebagai Bendahara.
Saat diwawancarai awak media, Ketua DPW APKLI Perjuangan Kalbar Lukiyus mengatakan, berdasarkan SK dari DPP, kepengurusan definitif DPW APKLI Perjuangan Kalbar telah terbentuk. Tidak hanya di tingkat provinsi, kepengurusan APKLI Perjuangan juga telah terbentuk di 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.
BACA JUGA : Tokoh Dayak Deklarasikan Perkumpulan Dayak Besar Borneo Bersatu
“Dengan SK dari DPP, kepengurusan definitif DPW APKLI Kalbar sudah terbentuk. Kepengurusan di 14 kabupaten/kota juga sudah terbentuk,” ujar Lukiyus.
Menurutnya, dalam waktu dekat jajaran DPW dan DPD APKLI Perjuangan se-Kalimantan Barat akan menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) ke-6 APKLI yang akan dilaksanakan di Jakarta pada 25–27 Agustus 2026. “DPW dan DPD se-Kalbar siap berangkat untuk mengikuti Munas ke-6 di Jakarta,” katanya.
APKLI sendiri lahir di Yogyakarta pada 29 Januari 1993. Organisasi tersebut dibentuk dengan tujuan menjaga harga diri serta memperjuangkan ruang usaha yang layak bagi para pedagang kaki lima. Lukiyus menegaskan, kepemimpinannya di DPW APKLI Perjuangan Kalbar akan diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan pedagang kaki lima, khususnya dalam memperoleh ruang atau lahan usaha yang layak dan memiliki kepastian.
Ia menilai pedagang kaki lima memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Karena itu, keberadaan PKL perlu mendapat perhatian dan dukungan agar dapat berkembang secara tertib dan berkelanjutan.
“Komitmen kami adalah memperjuangkan agar para pedagang kaki lima memiliki lahan usaha yang layak. Pedagang kaki lima harus menjadi garda terdepan dalam ketahanan ekonomi,” tegas Lukiyus.
Dengan terbentuknya kepengurusan hingga tingkat kabupaten/kota, APKLI Perjuangan Kalbar diharapkan semakin solid dalam memperjuangkan aspirasi pedagang kaki lima serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah untuk menciptakan ruang usaha yang lebih layak bagi masyarakat. (Red/Rdi)
