Singkawang, detikborneo.com – Polemik mengenai keberadaan dan arah pembangunan Bandara Singkawang kembali mencuat. Pengamat Transportasi Intermoda Kalimantan Barat sekaligus Ketua Masyarakat Transportasi Udara Indonesia (MTUI) Kalimantan Barat, Syarif Usmulyani Alqadrie, AH.PNB., SE., SSIT., bersama Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat, Dr. Herman Hofi Munawar, S.H., M.H., menantang Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, untuk mengikuti debat terbuka di hadapan publik.
Tantangan tersebut disampaikan pada Juma’at (25/9/2026). Keduanya meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tujuan strategis, manfaat, target, serta arah pengembangan Bandara Singkawang.
Menurut Syarif, pembangunan bandar udara tidak cukup hanya dijelaskan dengan alasan untuk kemajuan Kota Singkawang. Pemerintah dinilai perlu memaparkan indikator dan target yang dapat diukur serta manfaat konkret bagi masyarakat.
BACA JUGA : Raperda Perubahan APBD 2026 Disetujui, 21 Anggota DPRD Bengkayang Kompak Angkat Tangan
“Kalau memang tujuan pembangunan Bandara Singkawang untuk kemajuan kota, mari kita buka secara terang di hadapan publik. Apa targetnya, apa manfaatnya, bagaimana ukurannya, dan sampai sejauh mana bandara ini benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat?” tegas Syarif.
Ia menegaskan, apabila debat terbuka digelar, pembahasan harus mengacu pada regulasi, peraturan perundang-undangan, data, fakta, serta argumentasi yang rasional. Syarif juga mempertanyakan apabila terdapat kebijakan atau kepentingan lain di balik pembangunan maupun pengelolaan Bandara Singkawang. Namun, ia menekankan bahwa hal tersebut perlu dibuktikan dan dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
“Jangan hanya mengatakan untuk kemajuan kota, tetapi ketika ditanya apa tujuan strategisnya, manfaatnya, targetnya, serta dasar kebijakannya tidak mampu dijelaskan secara konkret,” ujarnya.
Menurut Syarif, masyarakat memiliki hak untuk menguji kebijakan pemerintah, terutama menyangkut infrastruktur strategis yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, konektivitas, pelayanan, investasi, dan perekonomian daerah.
BACA JUGA : Penerbangan Perdana Maskapai TransNusa di Bandara Singkawang Berlangsung Sukses
“Bandara bukan sekadar bangunan dan fasilitas penerbangan. Ada persoalan keselamatan, keamanan, konektivitas, pelayanan, investasi, ekonomi daerah hingga efektivitas pemanfaatan infrastruktur yang harus dipertanggungjawabkan,” katanya.
Syarif secara terbuka meminta Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie hadir dalam forum debat untuk menjelaskan dasar dan arah kebijakan Bandara Singkawang. “Saya tantang Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie untuk debat terbuka. Mari kita bicara secara objektif, bukan berdasarkan klaim. Kalau benar Bandara Singkawang memiliki tujuan strategis yang kuat dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, jelaskan kepada publik. Kami siap menguji argumentasinya secara terbuka,” tegasnya.
Senada dengan Syarif, Herman Hofi Munawar menilai pertanyaan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur publik merupakan bagian dari kontrol publik.Ia menegaskan, mempertanyakan tujuan dan manfaat pembangunan bandara bukan berarti menolak pembangunan.
“Jangan alergi terhadap pertanyaan publik. Justru pejabat publik harus siap menjelaskan setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Kalau memang yakin dengan kebijakan pembangunan Bandara Singkawang, kenapa harus takut berdebat secara terbuka?” ujar Herman.
Herman mengatakan, forum tersebut dapat menjadi ruang untuk menguji berbagai argumentasi terkait Bandara Singkawang, mulai dari tujuan pembangunan, manfaat bagi masyarakat, kontribusi terhadap perekonomian daerah hingga arah pengembangannya.
“Kami tidak meminta jawaban normatif. Kami meminta penjelasan yang konkret dan dapat diuji. Bandara ini dibangun dengan tujuan apa, siapa yang paling diuntungkan, apa target yang ingin dicapai, dan bagaimana pemerintah memastikan seluruh investasi yang telah dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Syarif juga meminta Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan turut dilibatkan apabila debat atau forum terbuka tersebut benar-benar digelar. Menurutnya, kehadiran kementerian terkait diperlukan agar pembahasan mengenai regulasi, keselamatan, keamanan, serta posisi strategis Bandara Singkawang dapat dijelaskan secara komprehensif.
“Saya meminta kepada Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pertahanan untuk hadir dalam acara nantinya. Kita ingin persoalan ini dibahas secara terbuka, berdasarkan regulasi, aturan perundang-undangan, data dan fakta,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah tidak hanya mempromosikan Bandara Singkawang sebagai simbol kemajuan daerah, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai aspek pelayanan, pengawasan, keselamatan, keamanan, pengelolaan, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan hanya bicara soal kebanggaan dan kemajuan kota, tetapi aspek keselamatan, keamanan, pengawasan, pelayanan serta manfaat nyata bagi masyarakat juga harus dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Menunggu Jawaban Wali KotaSyarif dan Herman menyatakan masih menunggu respons dari Wali Kota Singkawang beserta jajarannya atas tantangan debat terbuka tersebut. Menurut mereka, forum tersebut bukan untuk mencari perdebatan tanpa dasar, melainkan membuka ruang dialog yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara transparan.
“Kami memberikan kesempatan kepada Wali Kota dan jajaran untuk menjelaskan secara terbuka. Kalau memang semua sudah memiliki dasar yang jelas, mari kita duduk bersama dan membahasnya di hadapan publik,” pungkasnya.
Sementara itu, awak media telah mencoba melakukan konfirmasi kepada Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie untuk meminta tanggapan terkait tantangan debat terbuka tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh jawaban atau tanggapan resmi dari Wali Kota Singkawang. (Rin/Red)
