Jakarta, DetikBorneo.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan dukungan infrastruktur dasar IKN pada tahun 2023 mencapai Rp26,67 triliun.

“Dukungan infrastruktur dasar IKN pada tahun ini sebesar Rp26,67 triliun,” ujar Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (7/6/23).

Basuki memaparkan, rincian dukungan infrastruktur dasar IKN tersebut antara lain untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air sebesar Rp1,13 triliun bagi drainase utama dan pengendalian Banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai, penyelesaian Bendungan Sepaku Semoi, Embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dan untuk penyelesaian Intake Sungai Sepaku.

Baca Juga Pembangunan IKN Untuk Siapa? Diduga Hanya Milik Kroni Kepala OIKN, Masyarakat Adat Menjadi Korban, Meminta Pak Jokowi Pecat Kepala OIKN

Kemudian untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp9,72 triliun antara lain untuk melaksanakan Jalan Kerja Logistik KIPP, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur dan Sisi Barat, Jalan Tol IKN, pembangunan Jalan Lingkar Sepaku, Jalan Akses Persemaian Mentawir, pembangunan (Duplikasi) Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan Jalan Akses Bandara, dan pembangunan Dermaga Logistik.

Ditjen Cipta Karya sebesar Rp11,58 triliun untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan bangunan pendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku, jaringan perpipaan Transmisi SPAM Sepaku, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1,2,3 KIPP IKN, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) KIPP IKN.

Lalu pembangunan sarana Prasarana Pemerintahan KIPP IKN yakni Kantor Presiden, Kantor Wakil Presiden, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Kementerian PUPR, Masjid Negara dan Beranda Nusantara.

Kemudian penyiapan KIPP IKN Tahap I dan II, penataan Sumbu Kebangsaan dan Tripraja, land development untuk Sub Wilayah Pengembangan 1B dan 1C.

Baca Juga KLHK Pastikan Pembangunan IKN Gunakan Pendekatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Sedangkan Ditjen Perumahan sebesar Rp4,2 triliun, antara lain untuk pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri dan pembangunan rumah susun atau Rusun ASN.

Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp30 miliar untuk pelatihan dan sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) di IKN, manajemen pengadaan barang dan jasa terkait IKN.

“Kami laporkan bahwa di IKN sekarang ini terdapat pekerja sebanyak 8.000 orang, di mana 30 persen di antaranya merupakan tenaga kerja lokal yang sudah diberikan pelatihan dan sertifikasi,” kata Basuki. (Rd)