Nusantara, detikborneo.com — Kekhawatiran serius disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat Kalimantan terkait minimnya representasi etnik Dayak dalam pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Ironisnya, meskipun Kalimantan adalah tanah leluhur masyarakat Dayak, simbol-simbol budaya mereka justru nyaris tak terlihat dalam proyek pembangunan berskala nasional ini.
Sejak awal, para tokoh adat, akademisi, hingga organisasi masyarakat adat telah menyerukan pentingnya pelibatan masyarakat Dayak, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam aspek simbolik seperti arsitektur dan ornamen. Namun realitas di lapangan berbicara lain.
“Jangan sampai IKN dibangun di tanah Dayak, tapi budaya Dayaknya tidak tampak. Ini bisa menjadi bentuk penghapusan simbolik,” tegas Dr. Abriantinus, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Balikpapan.
Motif-motif khas Dayak seperti enggang, aso, dan kalung burung bukan sekadar hiasan estetis, tapi juga mengandung filosofi mendalam tentang harmoni, keseimbangan, dan kehidupan.
Hal ini juga diamini oleh Prof. Dr. Ndan Imang, akademisi Dayak dari Universitas Mulawarman yang terlibat dalam perencanaan awal pembangunan IKN bersama tim Bappenas untuk membuat Lahan Khusus di sekitar IKN Desa Budaya Dayak sebagai show room seni budaya adat Dayak. “IKN seharusnya menjadi simbol persatuan Indonesia, dan itu tidak bisa dicapai tanpa menghormati kearifan lokal sebagai fondasi tempat ibu kota ini berdiri,” ujarnya.
Kita menyesalkan sebelumnya tulisan salam dan filosofi hidup Dayak, “Adil ka Talino Bacuramin ka Saruga Basengat ka Jubata” yang sebelum tertulis di pelengkungan Plaza Harmoni IKN, kini dihilangkan. Padahal salam dan filosofi masyarakat Dayak sebagai penduduk asli Kalimantan itu telah menjadi salam masyarakat Dayak se-Indonesia bahkan Dayak di Borneo, Malaysia.
Ternyata tak hanya simbol budaya lokal yang diabaikan. Isu diskriminasi juga menyeruak, terutama terkait keterlibatan putra-putri Dayak dalam struktur kelembagaan Otorita IKN. Beberapa tokoh Dayak yang awalnya dilibatkan justru tersingkir tanpa kejelasan.
Kisah lain datang dari dunia usaha. PT DNA, perusahaan milik pengusaha Dayak, sebelumnya turut membantu penyediaan tiket pesawat bagi Kepala Otorita IKN dan staf di era Bambang Susantono. Namun sudah dua tahun lebih hingga kini, pembayaran jasa tersebut belum tuntas.
“Dari total tagihan Rp1,7 miliar, masih hampir separuh yang belum dibayar. Dicicil seperti bayar jajanan pasar. Kami sudah berusaha dengan berbagai cara, tapi yang datang hanya janji, apakah harus demo dulu baru didengar atau buat keributan?” keluh Anton, owner PT DNA.
Situasi ini memunculkan keprihatinan luas, bahwa pembangunan IKN yang seharusnya menjadi proyek inklusif dan simbol keberagaman, justru mengesampingkan masyarakat adat yang menjadi tuan rumah di tanah Kalimantan.(Bajare007)