Balikpapan, detikborneo.com — Kolaborasi antara Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) menarik perhatian kalangan intelektual dan tokoh adat Dayak. Salah satunya adalah Dr. Andersius Namsi, Ph.D, yang menyoroti potensi dampak positif dan negatif dari kerja sama tersebut terhadap masyarakat adat Dayak.
Dalam pernyataannya, Dr. Namsi menyampaikan refleksi perjalanan panjang perjuangan Dayak dalam politik nasional. Ia mengungkapkan bahwa sejak kembali ke Indonesia pada tahun 2009 dan aktif di Forum Dayak Kalbar Jakarta (FDKJ) yang di Ketuai oleh almarhum Irjen Pol (P) Drs. Tommy Sagiman, ia telah menyampaikan hipotesis bahwa “Dayak adalah pilar tengah penyangga Indonesia.” Menurutnya, pengabaian terhadap Dayak dalam kebijakan nasional bisa membawa konsekuensi serius bagi keutuhan bangsa.
Ia mengulas kembali sejarah dukungan politik masyarakat Dayak pada Pilpres 2014 dan 2019, termasuk upaya mendorong tokoh Dayak masuk dalam Kabinet, seperti Teras Narang, Cornelis, dan Aloe Dohong. Namun, kekecewaan mendalam timbul karena tak satu pun tokoh Dayak menjadi menteri penuh, hanya sebatas Wakil Menteri.
“Kini, setelah 80 tahun Indonesia merdeka, Dayak belum pernah mendapat posisi strategis di kabinet pemerintah pusat. Ini menjadi pertanyaan besar: Apa artinya ini bagi masyarakat Dayak?” ujar Dr. Namsi.
Ia kemudian mengapresiasi langkah Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang mulai membangun komunikasi dengan Gubernur Jabar, Kang Dedy Mulyadi (KDM), terkait sejarah dan akar hubungan antara masyarakat Sunda dan Dayak. Ia menyebutkan, hipotesis tentang keterkaitan etnis Dayak dan masyarakat Kutai telah ia sampaikan berkali-kali ke Bappenas, bahkan saat wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) mulai digulirkan.
“Saya menyambut baik bila Gubernur Jabar mengirim tim sejarah untuk mengkaji hubungan orang Sunda asli dengan Dayak. Secara roh dan genealogi, saya yakin masyarakat Kutai adalah bagian dari darah Dayak,” tambahnya.
Pandangan ini, menurut Dr. Namsi bukan semata nostalgia sejarah, melainkan bagian dari buah pikiran untuk memastikan Pemerintah Pusat tidak mengabaikan masyarakat adat Dayak dalam strategi pembangunan nasional yang seutuhnya— termasuk dalam proyek besar seperti IKN.
Dari Aspek sejarah sangat dekat sekali antara Kerajaan Kutai yang Rajanya Mulawarman dan Adiknya Purnawarna hijrah ke Pulau Jawa di Tanah Pasundan dengan mendirikan cikal bakal Kerajaan Tarumanegara.
Ia menutup pernyataannya dengan ajakan kepada semua pihak untuk membuka hati dan pikiran terhadap kerja sama yang adil dan berakar pada sejarah serta penghormatan terhadap identitas asli Kalimantan. (Lawadi)
