Jakarta, detikborneo.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun pada 20 Oktober 2026. Memasuki tahun ketiga kepemimpinan, berbagai program prioritas pemerintah menjadi sorotan, mulai dari ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan ekonomi nasional.
Selama dua tahun pertama, pemerintah menjalankan sejumlah program unggulan, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan sejumlah capaian pemerintah dalam berbagai sektor. Berdasarkan keterangan Sekretariat Kabinet, pemerintah melaporkan bahwa program MBG telah menjangkau 62 juta penerima manfaat. Di bidang pendidikan, pemerintah juga menyampaikan pembangunan 265 Sekolah Rakyat dan renovasi 30 ribu sekolah.
Pemerintah turut melaporkan penguatan cadangan pangan nasional yang mencapai 5,2 juta ton serta pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur dan hilirisasi industri. Angka-angka tersebut merupakan capaian yang disampaikan pemerintah dan perlu terus diukur berdasarkan hasil pelaksanaan serta manfaatnya bagi masyarakat. .
Ekonomi dan Daya Beli Masih Menjadi Perhatian
Di balik pelaksanaan program prioritas, persoalan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja formal, harga kebutuhan pokok, serta keberlanjutan fiskal masih menjadi bagian penting dalam evaluasi pemerintahan.
Dalam evaluasi dua tahun pemerintahan yang dirilis pada 20 Oktober 2026, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen belum sepenuhnya diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.
INDEF juga menyoroti tekanan terhadap daya beli, tingginya pekerja informal, stagnasi upah riil, dan beban fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu disertai peningkatan kualitas pekerjaan dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. .
Program Unggulan Perlu Diiringi Pengawasan
Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi dua kebijakan yang mendapat perhatian besar selama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pelaksanaan kedua program tersebut membutuhkan pengawasan, transparansi anggaran, serta evaluasi berkala agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Khusus program MBG, aspek keamanan pangan, kualitas makanan, dan ketepatan sasaran menjadi hal penting yang perlu dijaga.
Sementara itu, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang dibentuk, tetapi juga dari kemampuan koperasi menjalankan usaha, meningkatkan aktivitas ekonomi desa, dan memberikan manfaat kepada anggotanya.
Catatan HAM dan Akuntabilitas Pemerintahan
Selain persoalan ekonomi, aspek hak asasi manusia (HAM), partisipasi publik, dan akuntabilitas kebijakan juga menjadi perhatian sejumlah organisasi masyarakat sipil.
Amnesty International Indonesia, dalam evaluasi periode 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2026, menyampaikan kritik terkait perlindungan ruang sipil, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, serta dampak sejumlah kebijakan terhadap hak masyarakat.
Catatan tersebut menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pentingnya memastikan pembangunan berjalan dengan menghormati hak-hak warga negara. .
Memasuki Tahun Ketiga
Memasuki tahun ketiga, tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran adalah memastikan program yang telah berjalan menghasilkan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh jumlah program yang diluncurkan atau besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh hasil yang dapat dirasakan masyarakat, seperti kesempatan kerja, kestabilan harga kebutuhan pokok, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan pembangunan antardaerah.
Dua tahun pertama menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan janji dan kebijakan pemerintah. Publik kini menantikan konsistensi pelaksanaan program, keterbukaan penggunaan anggaran, dan perbaikan kebijakan berdasarkan evaluasi yang terukur.
Dengan sisa masa jabatan yang masih berjalan, pemerintah memiliki kesempatan untuk memperkuat program yang efektif, memperbaiki kekurangan, dan memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam pembangunan nasional.
Sumber: Sekretariat Kabinet RI, INDEF, dan Amnesty International Indonesia.
Catatan redaksi: Angka capaian program mengacu pada keterangan pemerintah, sedangkan catatan ekonomi dan HAM merupakan evaluasi dari lembaga terkait. Penilaian menyeluruh perlu mempertimbangkan data independen dan perkembangan pelaksanaan kebijakan.
