Pontianak, detikborneo.com – Suasana menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) mulai terasa. Masa kepemimpinan Presiden MADN saat ini, Dr. Drs. Marthin Billa, MM, dipastikan akan segera berakhir. Sebagai forum tertinggi organisasi, Munas direncanakan digelar pada November 2026 mendatang untuk memilih pemimpin baru periode 2026- 2031.
Seiring mendekatinya agenda tersebut, nama-nama calon pemimpin mulai mengemuka dari berbagai wilayah. Dua tokoh muda yang dinilai memiliki rekam jejak mumpuni sudah menyatakan kesiapan mengemban amanah tertinggi organisasi ini.
Dari Kalimantan Timur hadir Dr. Abriantinus, S.H., M.A. Ia saat ini aktif menjabat sebagai Pengurus MADN Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba. Sebelumnya, pada masa kepemimpinan Presiden MADN Dr. Agustin Teras Narang, S.H, ia pernah dipercaya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal MADN. Saat ini jabatannya terus berlanjut sebagai Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Balikpapan sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan DAD Provinsi Kalimantan Timur dan Pimpinan tertinggi Koppad Borneo.
Di luar lingkungan adat, pengalaman dan kepercayaan kepadanya juga tercatat luas: ia dipercaya memegang posisi Ketua DPP APINDO Kalimantan Timur, serta Ketua Forum Komunikasi Paguyuban Kota Balikpapan (FKPB). Berbagai pengalaman lintas bidang ini menjadikannya sosok yang dikenal mampu menjembatani kepentingan adat, pembangunan ekonomi, dan kerukunan antarwarga.
Sementara itu, dari Kalimantan Barat menyusul Yulius Aho, S.H. Pengusaha muda Dayak ini dikenal aktif di organisasi: selain menjadi Pengurus Dewan Adat Dayak Kalbar, ia juga menjabat sebagai Pengurus Majelis Adat Dayak Nasional. Keterlibatannya langsung di struktur pusat memberikan pemahaman mendalam terhadap tantangan dan harapan masyarakat adat secara nasional.
Kedua tokoh muda ini dianggap menjadi angin segar dalam proses regenerasi kepemimpinan MADN. Masyarakat menaruh harapan agar Munas nanti berjalan damai, demokratis, dan melahirkan pemimpin yang mampu memperkuat persatuan, melindungi hak-hak adat, serta mendorong kesejahteraan dan kemajuan seluruh kaum Dayak di Indonesia. (Bajare007)
