Bengkayang, detikborneo.com – Ketua Kawal Gibran Bersatu (KGB) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Bengkayang, Didit Teguh, angkat bicara terkait polemik dan seruan sejumlah pihak, termasuk beberapa purnawirawan TNI, yang menyuarakan desakan pencopotan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pernyataan tegasnya, Didit menekankan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, dan apa yang disuarakan oleh para purnawirawan merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Namun demikian, Didit menilai bahwa desakan tersebut tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang telah dijalankan rakyat Indonesia melalui pemilu.
“Dalam pandangan saya menyikapi isu yang hari-hari ini kita saksikan bersama-sama, di mana aksi beberapa Purnawirawan TNI, itu sah-sah saja. Kita kan negara demokrasi,” ujar Didit, Jumat (2/5/2025).
“Namun ada yang perlu kita ingat, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran adalah Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang terbuka secara demokratis.”
Lebih lanjut, Didit Teguh menegaskan bahwa Gibran tidak dipilih oleh segelintir elite, melainkan oleh jutaan rakyat Indonesia dalam proses yang sah dan transparan.
“Rakyat memberikan mandat langsung lewat suara mereka. Gibran itu bukan dipilih segelintir orang, dia dipilih jutaan rakyat Indonesia bersama Bapak Prabowo dalam Pilpres kemarin. Ini bukan soal suka atau tidak suka, ini soal menghormati pilihan rakyat dan konstitusi negara,” tegasnya.
Meski demikian, Didit tetap menyampaikan penghormatan terhadap para purnawirawan yang menyampaikan aspirasi mereka.
“Namun lepas dari itu, tetap kita hormati aspirasi dari para Purnawirawan TNI, karena beliau-beliau adalah bapak-bapak bangsa,” pungkasnya.
Kisruh soal desakan terhadap Gibran dinilai oleh sebagian pihak sebagai bentuk kegelisahan politik pasca Pilpres 2024. Namun, Didit menegaskan bahwa stabilitas politik dan penghormatan terhadap suara rakyat harus tetap menjadi pijakan utama dalam menyikapi dinamika nasional. (Rd)
