
Jakarta, detikborneo.com – Pengesahan regulasi mengenai perampasan aset tindak pidana memicu perdebatan hangat di ruang publik dan media sosial. Meski kehadiran aturan ini disambut sebagai langkah maju dalam pemberantasan korupsi, muncul kekhawatiran serius terkait batasan waktu pemberlakuannya—khususnya nasib aset-aset hasil korupsi masa lalu yang diduga tidak dapat disentuh oleh undang-undang tersebut.
Sorotan tajam ini mencuat setelah sejumlah kreator konten dan pengamat hukum mempertanyakan efektivitas aturan baru tersebut apabila tidak dilengkapi dengan asas berlaku surut (retroaktif). Tanpa ketentuan tersebut, aset-aset milik koruptor dari kasus-kasus lama yang belum tuntas atau baru terungkap aset penyembunyiannya dikhawatirkan akan lolos dari jerat penyitaan negara.
Pakar hukum pidana Dr. Petrus, S.H., M.H., C.MPB., CTA., C.Med., menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penerapan regulasi perampasan aset. Menurut perspektif hukum yang disorotinya, efektivitas aturan ini tidak hanya ditentukan oleh pengesahannya, tetapi juga oleh kejelasan mekanisme penerapan terhadap aset yang berkaitan dengan tindak pidana masa lalu.
BACA JUGA : Geger, Warga Desa Patra Manggala Temukan Mayat di Kali Samping Toko Bangunan
Benturan Asas Non-Retroaktif
Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, penerapan suatu undang-undang umumnya tunduk pada asas legalitas dan non-retroaktif—yang berarti aturan baru hanya berlaku untuk perbuatan yang terjadi setelah undang-undang tersebut resmi diundangkan. Prinsip ini bertujuan memberikan kepastian hukum agar seseorang tidak diadili dengan aturan yang belum ada saat perbuatan dilakukan.
Namun, dalam konteks kejahatan luar biasa (extraordinary crime) seperti korupsi, penerapan asas non-retroaktif secara kaku dinilai berpotensi menghambat upaya pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery). Banyak kasus korupsi besar di masa lampau yang menyisakan aset tersembunyi di dalam maupun luar negeri, yang hingga kini belum berhasil dirampas secara maksimal.
Dalam perspektif Dr. Petrus, persoalan ini menjadi penting untuk dikaji agar regulasi perampasan aset tidak kehilangan efektivitasnya dalam menjangkau harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk aset yang baru ditemukan setelah perkara lama terungkap.
Perampasan Aset Berbasis Non-Conviction Based (NCB)
Secara konsep, mekanisme perampasan aset modern mengusung pendekatan Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelakunya, melainkan berfokus pada pembuktian asal-usul harta kekayaan yang tidak wajar (unexplained wealth).
Sejumlah praktisi hukum menilai bahwa celah untuk menyasar aset korupsi lama sebenarnya tetap terbuka apabila instrumen hukumnya diarahkan pada penguasaan aset ilegal yang masih berlangsung hingga saat ini, bukan semata-mata pada waktu terjadinya tindak pidana asal. Meski demikian, kejelasan aturan pelaksana dan ketegasan aparat penegak hukum menjadi kunci utama agar aturan perampasan aset tidak sekadar menjadi macan kertas bagi para koruptor kelas kakap di masa lalu.
Dr. Petrus menilai, persoalan aset korupsi masa lalu perlu mendapat perhatian serius dalam pembahasan dan penerapan regulasi tersebut. Sebab, tujuan utama perampasan aset adalah memastikan hasil tindak pidana tidak tetap dinikmati oleh pelakunya, sekaligus mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.(Red/Rdi)





