
Sepaku Nusantara, detikborneo.com – Polemik dugaan perusakan 18 rumah warga di Kampung Dayak Bukit Tengkorak, Sepaku, kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, hingga kini belum menemukan penyelesaian. Ketidakhadiran sejumlah pejabat Otorita IKN dalam undangan sidang adat Dayak semakin memperkeruh persoalan dan memunculkan pertanyaan serius mengenai penghormatan terhadap eksistensi serta kewibawaan hukum adat.
Ahmad Ariadi, Kepala Adat Dayak Paser Kalimantan yang juga dipilih oleh para hakim adat Kalimantan sebagai Ketua Hakim Adat Masyarakat Adat Dayak Borneo, menyampaikan keberatan keras atas proses penyelesaian perkara yang dinilainya tidak mencerminkan tatanan dan prosedur hukum adat Dayak.
Menurut Ariadi, putusan Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Timur yang disampaikan pada Sabtu lalu justru menimbulkan polemik baru. Ia menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses tersebut, termasuk pemilihan lokasi persidangan di kantor Otorita IKN yang menurutnya menimbulkan dugaan intervensi dan mengaburkan prinsip netralitas serta rasa keadilan bagi para korban.
“Penyelesaian persoalan ini tidak boleh mengabaikan tatanan hukum adat Dayak. Apalagi, para korban adalah masyarakat yang rumahnya diduga dirusak. Keadilan harus diberikan kepada mereka,” tegas Ahmad.
Pejabat Otorita IKN Dinilai Tidak Menghormati Undangan Hakim Adat
Ariadi mengungkapkan, pihaknya sebelumnya telah melayangkan undangan kepada dua pejabat Otorita IKN, yakni Dr. Thomas dan Irjen Pol. Edgar Diponegoro, untuk menghadiri sidang adat terkait peristiwa dugaan perusakan 18 rumah warga tersebut.
Namun, kedua pejabat itu disebut tidak memenuhi undangan yang telah disampaikan.

Pada Kamis (19/11/2026), pihaknya kembali melayangkan undangan kepada Kepala Otorita IKN agar hadir dalam proses persidangan adat.
Bagi Ariadi, ketidakhadiran para pejabat tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat Dayak di Sepaku, wilayah yang kini menjadi lokasi pembangunan kompleks Istana Negara dan perkantoran IKN.
“Jangan sampai keberadaan IKN justru membuat masyarakat adat merasa tidak dihargai di tanah leluhurnya sendiri. Kami meminta agar seluruh pihak menghormati hukum adat dan tidak menganggap masyarakat adat bisa diperlakukan semena-mena,” ujarnya.
Ahmad Ariadi: Jangan Dorong Masyarakat Adat ke Jalan Konfrontasi
Ariadi juga mengingatkan bahwa ketidakpatuhan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa dan pengabaian terhadap masyarakat adat dapat memicu ketegangan yang lebih besar.
“Jika aparatur negara sendiri memberikan contoh tidak menghormati proses hukum adat, jangan kemudian menyalahkan masyarakat adat apabila muncul reaksi keras. Kami tidak ingin persoalan ini berujung pada tindakan di luar koridor hukum. Namun, jangan paksa masyarakat adat kehilangan kesabaran dan menempuh jalan konfrontasi di tanah ulayat kami,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa masyarakat adat tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya menuntut penghormatan terhadap hak-hak adat, keadilan bagi korban, serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.
Sidang Adat Dijadwalkan 3–4 Desember 2026
Sebagai tindak lanjut, Ariadi menyatakan bahwa pihaknya akan kembali menggelar sidang adat pada 3–4 Desember 2026.
Sidang tersebut dijadwalkan untuk membahas dan mengambil keputusan atas persoalan yang mereka nilai sebagai bentuk pelecehan terhadap kewibawaan masyarakat hukum adat Dayak, termasuk sikap para pejabat Otorita IKN yang tidak memenuhi undangan sidang adat.
Selain itu, Ariadi juga menyoroti dugaan tindakan Irjen Pol. Edgar Diponegoro dalam peristiwa tersebut. Ia meminta agar Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melakukan pemeriksaan secara serius dan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran.
“Jika Propam Polri tidak melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi tegas apabila terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh Irjen Pol. Edgar Diponegoro, kami juga memiliki mekanisme dan langkah hukum tersendiri untuk memperjuangkan keadilan,” katanya.
Ariadi menegaskan, masyarakat adat Dayak tetap menginginkan penyelesaian melalui jalur hukum dan mekanisme adat yang dihormati semua pihak.
Persoalan ini menjadi ujian bagi komitmen Otorita IKN dalam menghormati masyarakat hukum adat di wilayah pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pembangunan fisik dan megahnya infrastruktur negara semestinya tidak boleh berjalan dengan mengabaikan hak, martabat, serta keadilan bagi masyarakat adat yang telah lebih dahulu mendiami tanah tersebut. ( Bajare007 )





