Jakarta, detikborneo.com – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan putra terbaik Dayak. Wenceslaus, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Provinsi Kalimantan Selatan, resmi meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dengan predikat Cumlaude pada Sabtu, 24 Januari 2026, dalam Sidang Promosi Doktor Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila, Jakarta.
Wenceslaus yang merupakan putra asli Dayak Benuaq asal kampung Engkuni Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul:
“Rekonstruksi Kelembagaan Pengadilan Pajak sebagai Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia Menurut Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.”
Sidang promosi doktor tersebut dipimpin oleh tim promotor yang terdiri dari:
- Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H.
- Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M.
- Dr. Sonyendah Retnaningsih, S.H., M.H.
Keberhasilan ini mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan, khususnya tokoh-tokoh Dayak nasional. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M., Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN), menyampaikan ucapan selamat dan harapannya.
“Selamat dan sukses kepada Dr. Wenceslaus. Semoga ilmu yang diperoleh semakin memperkuat kualitas SDM Dayak agar makin unggul, berdaya saing, dan disegani di tingkat nasional,” ujarnya.
Apresiasi juga datang dari Prof. Dr. Paulus Matius, Guru Besar Universitas Mulawarman, yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Wenceslaus dan turut hadir dalam sidang disertasi tersebut.
“Saya sangat bangga dan bersukacita melihat putra Dayak lulus doktor dengan predikat Cumlaude. Apalagi saat ini beliau menduduki posisi yang sangat strategis di lembaga peradilan. Saya berdoa agar kariernya terus meningkat, selalu diberi kesehatan, dan dalam perlindungan Tuhan Yesus,” ungkap Prof. Paulus Matius.
Capaian akademik ini tidak hanya menjadi prestasi pribadi, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda Dayak bahwa dedikasi, integritas, dan pendidikan tinggi mampu membawa putra daerah berkiprah di panggung nasional, khususnya dalam penguatan sistem hukum dan keadilan di Indonesia. (Paklaw)
