Pontianak, detikborneo.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, melontarkan pernyataan tegas kepada 17 perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas. Krisantus mengingatkan agar perusahaan tidak hanya menjadikan Kalbar sebagai ladang eksploitasi sumber daya alam, namun juga ikut berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami tidak akan bangkrut jika kalian angkat kaki. Ingat itu!” tegas Krisantus dalam pernyataan yang penuh penekanan.
Ia menegaskan bahwa Subah bukanlah sekadar objek untuk mengeruk kekayaan, melainkan harus diposisikan sebagai subjek pembangunan yang seimbang. Wakil Gubernur menyampaikan kekecewaannya terhadap minimnya kontribusi sejumlah perusahaan terhadap masyarakat, khususnya di Kecamatan Subah.
BACA JUGA : Wakil Gubernur Kalbar : Tidak Ada Tempat Bagi Namanya Grib di Kalbar
“Saya himbau kepada 17 perusahaan yang ada di Kecamatan Subah agar kepeduliannya ditingkatkan. Jangan hanya keruk alamnya, tapi kekayaan yang diperoleh harus diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat Subah,” ujarnya.
Krisantus menyebut bahwa ia mendapat keluhan dari para kepala desa di Subah terkait rendahnya kontribusi perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial atau CSR.
“Nyumbang cuma Rp200.000, coba kalian pikir! Nanti saya akan kunjungan ke Kecamatan Subah. Kami di pemerintah akan melindungi investasi, asal berdampak pada kesejahteraan masyarakat, serapan kerja, dan peningkatan ekonomi desa maupun kecamatan,” tambahnya.
Ia juga memperingatkan agar perusahaan tidak membohongi masyarakat dan benar-benar melaksanakan program CSR secara nyata dan berkelanjutan.
“Saya tidak segan-segan mengusir kalian kalau tidak membantu masyarakat sekitar. Ini lahan kami, wilayah kami, kalian hanya numpang berinvestasi. Jangan hanya ambil untung, tapi manfaatkan juga untuk rakyat!
kami tidak akan bangkrut kalau kalian angkat kaki ingat itu.” tegas Krisantus.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov Kalbar tidak akan mentoleransi investasi yang merugikan lingkungan dan masyarakat lokal, serta akan memantau langsung kegiatan investasi di lapangan. (Rd)
