Nusantara, detikborneo.com — Rasa sabar akhirnya habis. Kamis, 20 Agustus 2026, pukul 15.00, sekitar 35 warga dan pengusaha lokal melakukan aksi damai sekaligus menutup pintu gerbang masuk area proyek Bendungan Sepaku Semoi, KM 38 Sepaku, Ibu Kota Nusantara. Aksi ini buntut keterlambatan pembayaran yang sudah berlangsung selama 33 bulan oleh kontraktor utama PT. Brantas Abripraya.
Pintu Masuk Ditutup, Keamanan Siaga
Suasana di lokasi tetap kondusif dan tertib. Pihak kepolisian dari Polresta Otorita Ibu Kota Nusantara beserta petugas keamanan bendungan IKN tampak berjaga mengamankan situasi dan memastikan aksi berjalan damai tanpa kekerasan.
33 Bulan Menunggu, Komunikasi Terputus — Utang Capai Rp16 Miliar
Fredly, yang mewakili PT. Balikpapan Redi Mix selaku subkontraktor pemasok bahan material dari pengusaha lokal, menyampaikan kekesalan yang sudah lama memuncak.
“Kami sudah berkali-kali mengadakan pertemuan di Jakarta, namun tidak ada realisasi pembayaran. Bahkan komunikasi dari pihak kontraktor utama kini terputus,” ungkap Fredly di lokasi aksi.
Ia meminta maaf kepada pihak pengguna dan masyarakat yang merasa terganggu dengan penutupan akses tersebut. “Kami mohon maaf kepada pihak yang terdampak. Ini semata-mata dilakukan karena tidak ada itikad baik dari pihak kontraktor utama. Total tagihan yang belum dibayar di Pekerjaan Proyek Bendungan Sepaku Semoi senilai dan jika diakunulasi dengan pekerjaan diluar yang masih komplek IKN mencapai Rp16 miliar.”
Fredly menegaskan, jika dalam waktu dekat tidak ada pelunasan, pihaknya terpaksa akan terus menutup akses masuk area bendungan hingga seluruh kewajiban dibayarkan lunas.
Proyek Strategis, Nasib Pemasok Lokal Terabaikan
Bendungan Sepaku Semoi adalah proyek strategis nasional yang menyuplai air baku untuk Ibu Kota Nusantara. Namun di tengah pembangunan yang terus berjalan, para pemasok dan pekerja lokal justru harus menanggung beban keterlambatan pembayaran selama hampir tiga tahun.
Aksi ini menjadi teguran keras: pembangunan IKN tidak boleh hanya menguntungkan pihak-pihak besar, namun mengorbankan pengusaha dan warga lokal yang sebenarnya turut membangun dari bawah. (Lawadi).
