Tangerang, detikborneo.com – Sejumlah massa yang mengatasnamakan Squad Anak Negara Republik Indonesia (ANRI Anti Korupsi) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Senin (6/7/2026).
Aksi yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari itu bertujuan mendesak DPRD agar lebih terbuka dalam pengelolaan anggaran daerah, khususnya terkait Pokok Pikiran (Pokir), anggaran makan dan minum (mamin), serta pelaksanaan mandatory spending.
Dalam aksi tersebut, Korlap Demo Anri Saputra Situmeang menyampaikan bahwa massa membawa sejumlah tuntutan yang mereka nilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kami mendesak anggota DPRD Kabupaten Tangerang agar menjalankan fungsinya untuk mengawasi transparan anggaran dan menjelaskan kepada masyarakat,” ungkap Anri kepada wartawan.
BACA JUGA : Pembangunan IKN Tahap II Dipacu, Pemerintah Fokus Aktivasi Kawasan dan Pemindahan ASN
Berdasarkan materi aksi, tuntutan yang disampaikan meliputi:
1. Transparansi Pokok Pikiran (Pokir) Tahun Anggaran 2025.
2. Transparansi anggaran makan dan minum (mamin) Tahun Anggaran 2025.
3. Transparansi pengesahan anggaran mandatory spending Tahun Anggaran 2025.
4. Evaluasi penggunaan anggaran mandatory spending untuk pembangunan perpustakaan atau pojok perpustakaan di sejumlah kecamatan.
Massa aksi juga mengajak masyarakat Kabupaten Tangerang untuk turut mengawal penggunaan anggaran daerah dengan mengusung slogan “Anggaran Transparan, Tangerang Maju!”Di tengah jalannya aksi, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi Partai NasDem, Yakub, menemui perwakilan demonstran.
Dalam dialog tersebut, Yakub menjelaskan bahwa DPRD menerima aspirasi yang disampaikan massa. “Kami akan mengundang perwakilan pendemo untuk diskusi dengan Dewan dalam Minggu ini,” ujar Yakub di depan pendemo.
Ia juga menyampaikan hasil pertemuannya dengan koordinator lapangan (korlap) aksi. Menurut Yakub, DPRD berkomitmen akan mengundang perwakilan massa untuk berdiskusi secara resmi bersama dewan, sehingga seluruh aspirasi dan tuntutan dapat dibahas melalui mekanisme kelembagaan.
Koordinator aksi lainnya yakni Anderson menyambut baik rencana tersebut dan berharap forum dialog nantinya mampu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pengelolaan anggaran yang menjadi perhatian publik.Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berakhir dalam keadaan tertib tanpa adanya insiden yang mengganggu ketertiban umum. (Red*/Ims)
