Pontianak, detikborneo.com — Suhu politik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kian memanas. Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, secara tegas menyatakan tidak akan hadir dan tidak bertanggung jawab atas pelantikan para pejabat Eselon II yang dijadwalkan berlangsung besok (5/12/2025).
Krisantus mengungkapkan bahwa dirinya sama sekali tidak dilibatkan dalam proses penyusunan, seleksi hingga penetapan pejabat Eselon II, padahal jabatan tersebut merupakan posisi strategis setingkat kepala dinas.
“Seleksi pejabat Eselon II itu seharusnya dibicarakan bersama. Mulai dari proses penyusunan sampai pelantikan, Pak Gubernur tidak pernah bicara sama saya. Tiba-tiba semuanya sudah ditetapkan. Itu yang membuat saya kecewa,” ujar Krisantus.
Ia menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan, gubernur dan wakil gubernur merupakan satu paket, sehingga setiap keputusan strategis idealnya dibahas secara bersama.
Baca juga: Demo Tolak Transmigrasi di Kalbar, Wagub Krisantus Ikut Nyatakan Penolakan
Tidak Pernah Dilibatkan dalam APBD
Tidak hanya soal mutasi dan pelantikan pejabat, Krisantus juga mengaku tidak pernah diikutsertakan dalam pembahasan APBD maupun penyusunan anggaran strategis lainnya.
“Kami duduk bersama di banyak acara, tetapi tidak pernah diajak bicara soal pembangunan Kalimantan Barat, bagaimana mengatur anggaran, bagaimana merumuskan kebijakan. Saya tidak pernah dilibatkan. Tahu-tahu APBD sudah jadi,” ungkapnya.
Fitnah dan Tuduhan Tak Beralasan
Krisantus juga menepis tuduhan yang menyebut dirinya melaporkan kasus-kasus hukum yang menyeret sejumlah pihak.
“Banyak berita online bilang saya yang melaporkan kasus hukum. Itu fitnah. Saya bahkan tidak tahu apa itu BP2TD atau proyek jalan. Itu masalah masa lalu. Mereka menuduh hanya karena jika gubernur jatuh, wakil gubernur naik. Itu undang-undang, bukan keinginan Krisantus,” tegasnya.
Ia bahkan mengungkapkan bahwa secara langsung pernah dituding sebagai “dalang” dalam berbagai persoalan.
Baca juga: Wagub Kalbar, Krisantus Ultimatum 17 Perusahaan di Subah: Tingkatkan CSR atau Angkat Kaki!
“Ini bukan isu, ini fakta. Pernah dalam pertemuan empat mata, saya ditunjuk sambil dikatakan, ‘Wakil Gubernur dalangnya. A1.’ Itu jelas pencemaran nama baik,” katanya.
Harusnya Bersikap Gentleman
Menurut Krisantus, komunikasi yang ideal seharusnya dilakukan secara terbuka.
“Seharusnya beliau gentleman. Panggil wakilnya. Ajak duduk bersama, sekadar ngopi. Tanyakan pendapat soal pelantikan pejabat Eselon II. Itu lebih baik secara etika pemerintahan. Tapi faktanya, beliau tidak pernah bicara sama sekali,” ujarnya.
Tidak Mau Hadir Pelantikan
Merasa tak diberi ruang berkontribusi, Krisantus menegaskan tidak akan hadir dalam pelantikan para kepala dinas.
“Saya tidak mau hadir dan tidak ikut bertanggung jawab atas pelantikan besok. Ini akan berdampak pada kemajuan Kalbar. Selama ini ide, inovasi, dan terobosan PAD tidak pernah dijalankan. Pemerintahan berjalan seperti pola masa lalu,” ungkapnya.
Ia bahkan menyebut peran wakil gubernur selama ini hanya sebatas seremonial.
“Tugas wakil gubernur hanya pukul gong, pidato, salam, makan, dan ceramah. Itu saja. Itu bukan pekerjaan konkret untuk memajukan Kalimantan Barat,” tegas Krisantus. (Sumber FB: ruaitvpontianak/ Bajare007).
