Jakarta, detikborneo.com — Meski telah dipercaya menduduki lebih dari lima posisi strategis sebagai Menteri dan Pejabat dalam Pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, masyarakat Dayak Sabah tetap tidak tinggal diam. Mereka menunjukkan perlawanan terhadap ketidakadilan yang selama ini dirasakan.

Pekan lalu, aksi simbolik penurunan bendera Malaysia terjadi di beberapa titik di Sabah—sebuah pesan tegas bahwa janji-janji Kerajaan Malaysia yang dianggap palsu tak lagi bisa diterima begitu saja, terutama soal hak-hak masyarakat adat dan kedaulatan wilayah mereka.

Aksi ini menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Malaysia, namun sekaligus menjadi cermin refleksi yang dalam bagi masyarakat Dayak di Indonesia. Di tengah semangat perubahan menyambut Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, fakta berbicara lain: tak satu pun tokoh Dayak dilibatkan dalam kabinet atau posisi penting negara seperti Menteri, Duta Besar, Direktur BUMN, atau Komisaris. Yang ada hanyalah janji-janji manis yang berhembus seperti angin sorga—menggoda, namun nihil realisasi.

Baca juga: Ada Apa Ornamen Etnik Dayak Hilang dalam Pembangunan KIPP IKN, Pejabat Dayak tidak ada di struktur Otorita IKN dan Pengusaha Tikecting Dayak Tak Dibayar.

Saat Dayak Sabah berani turun ke jalan demi martabat dan masa depan mereka, masyarakat Dayak Indonesia justru seolah tersandera oleh tembok diskriminasi struktural yang terus membungkam. Suara-suara dari pedalaman Kalimantan nyaris tak terdengar di koridor kekuasaan Jakarta.

Kini pertanyaan besar mengemuka: sampai kapan masyarakat Dayak Indonesia akan diam dalam ketidakadilan ini? Atau justru saatnya bangkit dan menuntut ruang yang adil, bermartabat, dan sejajar di negeri sendiri? Atau, jangan-jangan para tokoh Dayak kita telah berubah menjadi “macan ompong” yang tak lagi punya nyali untuk melawan? (Bajare007)