Home / Berita / MKMK Jatuhkan Sanksi Pemberhentian dari Jabatan Ketua MK Kepada Anwar Usman
Jakarta, detikborneo.com - MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua MK kepada Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam pengambilan keputusan pemilu yang memutuskan mengubah syarat usia capres cawapres serta memiliki sanksi kepada Anwar Usman untuk tidak lagi mengidamkan perkara pemilu Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

MKMK Jatuhkan Sanksi Pemberhentian dari Jabatan Ketua MK Kepada Anwar Usman

Jakarta, detikborneo.com - MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua MK kepada Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam pengambilan keputusan pemilu yang memutuskan mengubah syarat usia capres cawapres serta memiliki sanksi kepada Anwar Usman untuk tidak lagi mengidamkan perkara pemilu Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Jakarta, detikborneo.com – MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua MK kepada Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam pengambilan keputusan pemilu yang memutuskan mengubah syarat usia capres cawapres serta memiliki sanksi kepada Anwar Usman untuk tidak lagi mengidamkan perkara pemilu

Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

BACA JUGA : KPU Resmi Ubah PKPU Syarat Usia Capres-Cawapres Sesuai Putusan MK

Putusan ini diketuk oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam sidang pembacaan putusan etik, Selasa (7/11/2023).

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua mahkamah konstitusi kepada hakim terlapor,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat.

MKMK menyatakan bahwa Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. (Rd)

detikborneo

About detikborneo

Check Also

Sikapi Aliran Baru Kekristenan Pewarna Gelar Diskusi Terbatas Menghadirkan Pdt. Martin L Sinaga

Sikapi Aliran Baru Kekristenan Pewarna Gelar Diskusi Terbatas Menghadirkan Pdt. Martin L Sinaga Jakarta, detikborneo.com …

Pameran Budaya Kuping Panjang Wanita Dayak Di Belanda Terlaksana Sukses, Pj Gubernur Kaltim Apresiasi Panitia

Pameran Budaya Kuping Panjang Wanita Dayak Di Belanda Terlaksana Sukses, Pj Gubernur Kaltim Apresiasi Panitia …

Menteri ATR: OIKN Segera Tuntaskan Lahan 2.086 Ha di IKN

Jakarta, detikborneo.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Agus …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *