Jakarta, detikborneo.com – Bulan Agustus 2025 yang merupakan bulan Kemerdekaan bagi Malaysia, Indonesia serta Singapura, Bangsa Dayak jadi sorotan (Spotlight), bukan saja secara Nasional tapi Dunia! Bayangkan pada waktu bersamaan yaitu pada tanggal 23 Agustus 2025, Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menghadiri Hari Ulang Tahun Agustinus Jilah, Panglima TBBR di Toho, Kalimantan Barat. Sementara itu, pada tgl 21-23 Agustus 2025 sejumlah Pemimpin Adat Dayak dan kaum intelektual Dayak se-Borneo berkumpul mengadakan pertemuan besar orang asli se-dunia yang disebut Dayak Great Assembly di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Wapres Gibran bahkan diberitakan sudah hadir dua hari sebelumnya di Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Pihak keamanan dari Kepolisian Kalimantan Barat dan pasukan TNI dari Kodam XII Tanjungpura tentu sibuk memback-up Paspampres RI yang harus bersiaga penuh beberapa hari sebelum dan sesudah kehadiran Wapres Gibran di Kalimantan Barat.
Waktu itu, di Palangkaraya Kalimantan Tengah para Tokoh Adat Dayak, akademisi, pekerja NGO dan aktivis berkumpul untuk berdoa, seminar dan berdiskusi tentang masa depan bangsa Dayak di tengah kemelut perpolitikan global. Quo Vadis Dayak menjadi pokok pembicaraan dan dialog dengan semangat kekeluargaan Dayak se-darah dan serumpun.
Presiden BDF International yaitu politisi dan Timbalan Menteri Besar negeri Sabah, Malaysia yang sangat disegani dan dihormati menjadi pembicara utama bersama Presiden MADN Dr. Drs. Marthin Billa, MM yang merupakan Senator kawakan dari Dayak Kalimantan Timur yang saat ini sebagai anggota DPD-RI Perwakilan masyarakat Kalimantan Utara.
Saya mengenal cukup baik kedua pemimpin Dayak itu; baik Presiden BDF International maupun Presiden MADN. Kita tahu bersama bahwa sesungguhnya bangsa Dayak telah merdeka dari perbudakan sejak deklarasi bersama Bangsa Dayak se-Borneo di Tumbang Anoi, Kalimantan Tengah pada tgl. 24 Juli 1894. Sejak itu bangsa Dayak sudah bebas menentukan nasib sendiri demi generasi Dayak yang lebih baik, sehat, kuat dan sejahtera serta berkemajuan. Namun politik Kolonial Inggris dan Belanda memecah Bangsa Dayak dan mendorongnya menjadi bagian dari negara Indonesia dan Malaysia serta Kerajaan Brunei.
Kini Quo Vadis Dayak menjadi pertanyaan yang mengalir deras dari generasi baru Dayak. MADN sebagai organisasi Adat Dayak Nasional di Indonesia harus memitigasi perkembangan politik Nasional dan Global yang diperhadapkan pada generasi baru bangsa Dayak. Di tingkat Internasional, BDF (Borneo DAYAK Forum) pun harus membaca realitas yang sedang terjadi pada generasi baru Dayak. Krisis sosial yang terjadi di Indonesia dan Malaysia bisa saja membuat kedua negara tersebut terpecah-pecah seperti bubarnya Uni Soviet menjadi 15 negara pada tahun 1991 dan pecahnya Negara Yugoslavia menjadi 7 negara di tahun 2008.
Tanda-tanda krisis sosial di Malaysia maupun Indonesia mulai terjadi karena pengelolaan negara yang buruk dan ketidak-puasan masyarakat atas cara pengelolaan Negara. Sehingga krisis sosial yang disertai krisis ekonomi dapat melahirkan Revolusi sosial. Bila Revolusi sosial terjadi, bagaimana bangsa Dayak yang berada di Malaysia dan Indonesia merespon hal itu secara global? Karena itu lah, saya pribadi melihat Dayak Great Assembly – Pumpung Hai di Palangkaraya Kalimantan Tengah 2025 di saat Wakil Presiden RI hadir di Kalimantan Barat untuk acara Ulang Tahun Panglima Ormas Dayak TBBR menjadi milestone khusus bagi Dayak.
Quo Vadis Dayak dijawab dipertemuan Borneo Great Assembly pada perayaan hari orang asli se-dunia di Palangkaraya Kalimantan Tengah 2025 itu. Memakai bahasa Dayak Malaysia, Presiden BDF Internasional, Dr. Jeffrey G. Kitingan menyatakan: Mengkekalkan Visi Dayak ke Pentas Global atau Dunia! Bangsa Dayak harus menjadi warga Dunia. Kuurs Sumangat Jubata!
Salam Dayak Berdaulat
