Pontianak, detikborneo.com – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan penolakannya terhadap wacana pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Menurutnya, pendekatan tersebut tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menjadi komitmen Pemprov Kalbar.
“Kita punya lembaga seperti KPPAD (Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah),” kata Norsan kepada wartawan, Sabtu (17/5). “Mereka memiliki fungsi penting dalam menangani masalah anak, termasuk yang mengalami kesulitan di sekolah.”
Pernyataan ini merespons kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat yang sempat menuai pro dan kontra karena hendak mengirim siswa bermasalah ke barak militer sebagai bentuk pembinaan disiplin.
Berbeda dari langkah tersebut, Norsan menegaskan bahwa pendekatan militeristik bukan solusi jangka panjang dan justru berisiko melanggar hak-hak anak.
“Anak-anak perlu dibina dengan kasih sayang, pendekatan psikologis, bukan dengan cara yang menekan. Kita harus melihat mereka sebagai individu yang masih butuh bimbingan, bukan hukuman,” tegasnya.
Pemprov Kalbar, lanjut Norsan, akan terus memperkuat peran lembaga seperti KPPAD dan dinas pendidikan dalam mencari solusi yang edukatif dan manusiawi untuk menangani anak-anak yang bermasalah di sekolah. (Rd)
