25.9 C
Singkawang
More
    BerandaUncategorizedWakil Menteri Bappenas Masih Kosong, Apakah Masyarakat Adat Dayak Nasional Ada Peluang?

    Wakil Menteri Bappenas Masih Kosong, Apakah Masyarakat Adat Dayak Nasional Ada Peluang?

    1633945569754

    Wakil Menteri Bappenas Masih Kosong, Apakah Masyarakat Adat Dayak Nasional Ada Peluang?

    Jakarta, detikborneo.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk jabatan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang sekaligus akan mengisi posisi Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
    Jabatan terbentuk mulai 31 Agustus 2021, namun sampai berita ini tayangkan belum ada penunjukan tokoh untuk mengisi posisi ini. Pembentukan jabatan ini tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

    Dalam beleid tersebut, Bappenas akan dipimpin oleh seorang kepala yang merupakan Menteri PPN seperti yang sudah berlaku pada saat ini. Namun saat ini belum ada jabatan Wakil Menteri PPN sekaligus Wakil Kepala Bappenas.

    “Dalam memimpin Bappenas, Kepala dapat dibantu oleh Wakil Kepala. Wakil Kepala dijabat oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional,” ungkap Pasal 7 Perpres 81/2021 seperti dikutip media ini, Senin (11/10.21).

    Rincian tugas Wakil Kepala akan ditetapkan oleh Kepala. Sementara jabatan pelengkap lainnya sudah ada di struktur Kementerian PPN, seperti Sekretariat Utama, Deputi Bidang Ekonomi, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, hingga Inspektorat Utama.

    Bersamaan dengan aturan baru ini, seluruh jabatan yang ada di Bappenas saat ini tetap melakukan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan perpres ini.

    Akankah peluang Wakil Menteri Bappenas ini diberikan kepada putra-putri terbaik masyarakat adat Dayak karena posisi rencana Ibukota Negara yang baru ada di bumi Kalimantan semuanya ada di Presiden Joko Widodo.

    Lawadi Nusah Sekretaris Umum (Sekum) Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi DKI Jakarta akan merespon kesempatan ini untuk mengajukan para Tokoh Masyarakat Adat Dayak Nasional yang sangat berpotensi menduduki jabatan ini. Jadi peluangnya masih ada jika Presiden Joko Widodo ingin keterlibatan Tokoh Masyarakat Adat Dayak berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Negara yang baru.

    Rencana pembangunan Ibu Kota Negara di Sepaku Kalimantan Barat yang langsung dibawah kementrian Perencana Pembangunan Nasional (PPN) / Bapadan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) maka sudah selayaknya wakil menteri diisi oleh Perwakilan Masyarakat Adat Dayak, Ujar Lawadi Nusah yang pada tanggal 17 Oktober 2019 menjadi Panitia Pengagas Seminar Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara Peran Masyarakat Adat Dayak, kerja sama FDKJ dan Bappenas di Jakarta.

    Adapun para Tokoh yang akan di ajukan oleh DAD DKI Jakarta dengan Kriteria dari kalangan mantan politisi, birokrasi dan profesional adapun para calaon Wakil Mentrinya adalah:

    1. Drs. Agustinus Clarus, M.Si
      Anggota DPR RI Tahun 2004-2009 dan saat ini menjadi Ketua Umum Ikatan Sarjana Katolik (ISKA) Provinsi Kalimantan Barat Periode 2021-2025. Asal Kalimantan Barat (mantan politisi)
    2. Dolvina Damus, M.Sc
      Dosen dan Ketua Umum Forum Musyawarah Masyarakat Adat (FoMMA) asal Kalimantan Utara. (Birokrasi)
    3. Tamunan Kiting, SE
      (Ketua Umum DAD DKI Jakarta dan Bankir. Asal Kalimantan Tengah. (Professional)

    Dari ketiga kandidat ini berharap Presiden Joko Widodo bisa memilih salah satunya untuk membantu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan rencana Pembangunan Ibu Kota Negara yang baru kedepan. Kata Lawadi Nusah. (Bajare007/ Sumber: CNN)

    latest articles

    explore more

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini