Wapres MADN Ucapkan Selamat HUT Patih Patinggi Tariu Borneo Bangkule Rajakng, Terima Kasih Atas Kehadiran Jenderal (P) Dr. Dudung Abdurachman dan Natalius Pigai
Mempawah, detikborneo.com – Wakil Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Dr. Andersius Namsi, Ph.D, menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Patih Patinggi Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) dalam acara perayaan HUT Keramat Patih Patinggi TBBR di Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (8/3).
Baca juga: Peran Strategis Agama dan Teori Sosial dalam Membangun Kehidupan Bernegara
Acara ini menjadi momen bersejarah bagi masyarakat adat karena turut dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional. Dalam kesempatan tersebut, Menteri HAM RI, Natalius Pigai, dinobatkan sebagai Patih Nagari Binua Tarabit, sedangkan Jenderal (Purn) H. Dudung Abdurachman diberi gelar Panglima Binua Nagari. Pemberian gelar tersebut disampaikan langsung oleh Panglima Jilah sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi dan perhatian mereka terhadap masyarakat adat, ucap Namsi yang saat ini masih aktif juga sebagai Staf Ahli Bidang Sosial dan Kebudayaan Otorita Ibu Kota Nusantara.
Jenderal (Purn) H. Dudung Abdurachman, yang saat ini menjabat sebagai Penasihat Presiden Bidang Pertahanan Nasional, hadir bersama sejumlah pejabat tinggi lainnya, termasuk Menteri HAM RI Natalius Pigai, Kepala Pusat Pengembangan SDM HAM Aditya Sarsito Sukarsono, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar Zuliansyah, serta Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat Kristiana M. Samosir.
Baca juga: Proyek Gas Karamba Tersendat: Kepala Adat Besar Dayak Paser Tantang Bukti Pembebasan Tanah
Rombongan tamu kehormatan disambut dengan meriah melalui tarian tradisional Dayak dan ritual pemotongan umpakng sebagai simbol penghormatan tamu. Setelah itu, para tamu kehormatan menerima syal adat sebagai simbol penghormatan sebelum dipersilakan menuju pentas utama untuk menyaksikan pertunjukan barongsai dan prosesi adat lainnya.
Dalam sambutannya, Panglima Jilah mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu kehormatan dan panitia yang telah bekerja keras menyukseskan acara ini. Ia juga menyampaikan harapan agar sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat terus terjalin demi menjaga keutuhan NKRI dan memperkuat penegakan hak asasi manusia (HAM). Panglima Jilah juga mengusulkan pembentukan Kantor Wilayah HAM di Kalimantan Barat untuk mempermudah penanganan isu-isu HAM di wilayah tersebut.
Baca juga: Proyek Gas Karamba Tersendat: Kepala Adat Besar Dayak Paser Tantang Bukti Pembebasan Tanah
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketahanan Nasional, Jenderal (Purn) H. Dudung Abdurachman, dalam pidatonya menegaskan komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Ia menanggapi permasalahan perbatasan yang dihadapi masyarakat adat dengan menyatakan akan menyampaikan hal tersebut kepada Presiden, agar aparat penegak hukum (APH) turun langsung ke lapangan untuk melakukan antisipasi dan penanganan. Dudung juga menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila dan menjaga keutuhan NKRI dalam setiap proses pembangunan.
Sementara itu, Menteri HAM RI Natalius Pigai menyampaikan kebanggaannya atas gelar adat yang diterimanya. Dalam sambutannya, Natalius menegaskan pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam proses pembangunan, terutama dalam pengelolaan dan perizinan penggunaan tanah adat. Menurutnya, tanah adat harus dalam status clean and clear dengan persetujuan dari pemilik tanah adat. Natalius juga menekankan agar masyarakat adat dilibatkan sebagai pemilik atau pekerja dalam proyek-proyek pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan mereka.
Menteri HAM juga menyatakan bahwa pembangunan tidak boleh menghilangkan tatanan budaya dan adat istiadat yang sudah lama dijaga oleh masyarakat adat. Ia memastikan bahwa Kementerian HAM siap menerima laporan terkait permasalahan tanah dan kriminalisasi masyarakat adat, selama masih dalam lingkup eksekutif. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat adat dan memastikan pembangunan berjalan secara adil dan berkelanjutan.
Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Sertifikat Sahabat HAM kepada Panglima Jilah dan pimpinan TBBR lainnya. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam menjaga nilai-nilai adat dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Pulau Kalimantan.
Perayaan HUT ini tidak hanya memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat, tetapi juga menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi demi menjaga keutuhan NKRI dan penegakan HAM. Melalui acara ini, diharapkan muncul solusi konkret untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat adat, serta memperkuat komitmen bersama dalam menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. (Bajare007/ ahmad/Media Kalbar )