Balikpapan, detikborneo.com – Beredar luas undangan menghadiri acara Diskusi Pemindahan Ibu Kota Baru yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Juni 2021 Jam 14.30- 16.30 WITA bertempat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser Penajam Utara.
Di dalam surat tersebut bertujuan untuk berdiskusi mendapatkan informasi lapangan terkait Perkembangan Pemindahan Ibu Kota Baru dan Program Prioritas Nasional di Kalimantan Timur dengan mengundang Bapak/Ibu yang disebutkan 20 nama warga utusan dan ormas.
Ariadi Kepala Adat Besar Dayak Paser Kalimantan menyayangkan agenda yang sangat bagus ini terkesan dilakukan oleh Deputi IV KSP salah sasaran. Karena yang diundang tidak mewakili aspirasi masyarakat lokal Dayak Paser.
Sebelum ada rencana pemindahan ibukota negara ke Sepaku. Kepala Adat Besar Dayak Paser sudah ada dan dipimpin turun temurun.
Semua Masyarakat Adat Dayak di Paser mengetahui itu dan terkait sosialisasi pernah diundang ke Jakarta menghadiri diskusi bersama Para Pakar Universitas Indonesia pada Tahun 2019 yang dilakukan oleh Bapenas.
Kenapa saat ini Team Deputi IV KSP mengundang orang-orang yang belum pasti mewakili Masyarakat Adat Dayak Paser.
Jika memang terkendala undangan terbatas masalah Covid-19 mengapa harus dipaksakan agenda acaranya ini sama aja dengan membuat masalah baru dan pasti membuat kecemburuan bagi yang tidak diundang.
Sebagai Kepala Adat Besar Dayak Paser Kalimantan sangat prihatin kepada pelaksanaan kegiatan yang hanya mendapatkan informasi sepihak saja.
Yang jelas dari daftar nama yang diundang oleh pihak Deputi KSP IV semua orang yang berpihak kepada penguasa di Kabupaten Paser saat ini.
“Kami yang berbeda pandangan banyak tokoh-tokoh yang tidak diundangSemu permasalahan ini Kami melayangkan Surat Protes Kepada Deputi IV KSP dan di tembuskan kepada Presiden Joko Widodo dan Anggota DPR RI untuk melihat terkesan ada penjajahan moderen di lokasi Ibu Kota Baru”.
Willy Yoseph Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) sangat meyangkan atas agenda acara yang dilakukan pihak KSP.
“Jika memang ingin mendengarkan dan berdiskusi undanglah yang memang benar mewakili Masyarakat yang ada di Paser Penajam Utara jangan pilih kasih” Ucap Willy Yoseph
Willy Yoseph anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi PDIP juga menambahkan jika dibutuhkan ICDN siap membantu memfasilitasi sehingga semua tokoh dan ormas Dayak di PPU merasa terwakilkan tidak terkesan tebang pilih.
Saat dihubungi Ibu Susan Istiqomah staf KSP mengatakan permohonan maaf bahwa undangan itu atas rekomendasi dari organisasi dan terbatas pesertanya mengingat suasa pandemi dan Protokol Kesehatan.
Yang menjadi pertanyaan khalayak ramai organisasi mana yang mengusulkan. Apakah hanya orang yang dekat dengan pihak KSP atau Pemda PPU saja yang layak didengar Kata Raida Tokoh Dayak Paser Balik. (Bajare007)