Cornelis: “Pembangunan IKN Nusantara Leding Sektor Ada di Bappenas, Maka Kita Harus Sering Bertanya Kepada Bappenas.”
PONTIANAK, detikborneo.com – Anggota DPR RI Komisi II, Badan Anggaran dan Tim pengawas DPR RI Bidang Pengawasan Perbatasan Fraksi PDI Perjuangan Dapil Kalimantan Barat 1 Drs. Cornelis, M.H Menjadi Narasumber dalam acara Dialog Interaktif ICDN DKI Jakarta bersma tokoh masyarakat adat dan cendekiawan Dayak dengan topik peran masyarakat adat dan cendekiawan Dayak untuk mengawal Ibu Kota Nusantara. Sabtu, (12-02-2022).
Baca juga: Cornelis:” Pemindahan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Adalah Anugrah”
Selain Drs. Cornelis,. M.H yang menjadi Narasumber dalam acara ini juga diundang Dr. Ir. Suharso Manoarfa Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Berhalangan hadir digantikan oleh Ir. Rudy S. Prawiradinata, MCRP, Ph.D Eselon 1 Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas RI dan Dr. Drs. Martin Billa, MM (Presiden MADN/ Anggota DPD RI) Anggota DPD RI Dewan Pembina ICDN serta Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, MM (Ketua Umum DPN ICDN) Anggota DPR RI Komisi VII.
Dalam kesempatan ini Cornelis mendapatkan tema Ibu Kota Nusantara dikalimantan adalah Anugerah. Dirinya mengatakan bahwa Masalah dalam Pemindahan IKN yang berkembang sekarang ini banyak sekali yang menentang Pemindahan IKN supaya batal.
“Tetapi saya mengatakan kepada masyarakat Kalimantan Khususnya orang Dayak itu adalah anugerah, karena nanti IKN bukan hanya terbangun disekitar atau di satu tempat itu saja. Tetapi nantinya kita juga akan mendapatkan efek pembangunanya diseluruh Kalimantan ini,” ujar Cornelis.
Lebih lanjut Cornelis menyampikan Ada hal yang perlu di sampikan disini sekarang ini. Banyak orang-orang ribut tentang perpindahan IKN ini yang terlalu cepat untuk di tetapkan menjadi Undang-undang, hal ini lah yang di persoalkan banyak orang, yang membuat mereka curiga ataupun hal lainnya, ujarnya.
“Di DPR itu sendiri ada ada badan keahlian, Badan legislasi, Badan Musyawarah dan semua kelengkapan dewan itu sudah bekerja dengan baik, sehingga tercipta pansus. Selain itu pemerintah juga punya lembaga untuk meneliti secara akademis, tentu akademi seperti perguruan-perguruan tinggi pemerintah juga sudah mengkaji dan Bappenas RI sebagai leading sektornya,” terang Cornelis.
Ia mengatakan bahwa undang-undang terlebih dahulu dibuat, karena dalam sistem perencanaan Nasional yang di atur berdasarkan undang-undang juga, bahwa setiap pembangunan itu harus berdasarkan undang-undang. Seperti sekarang kita harus membangun jalan ataupun jembatan, kalau didalam perencanaan tidak jelas aturanya, pemerintah bisa beresiko. oleh karena itu undang-undang di prioritaskan terlebih dahulu, setelah undang-undang jadi sambil berjalan baru pembangunan fisik yang lainya, hal ini yang sangat perlu juga untuk diketahui oleh masyarakat kita, sebab jika tidak jelas, nanti asetnya juga tidak akan jelas yang bahaya itu nantinya presiden, kata Cornelis.
“Oleh karena itu Leading sektor ada pada Bappenas, nanti Kedepanya kita harus sering bertanya kepada Bappenas. Karena yang paling banyak tau apa-apa saja yang perlu disiapkan tentang pemindahan IKN itu adalah Bappenas,” ucapnya.
Selain dari pada itu masyarakat harus menyiapkan diri, Sambung Cornelis, kalau mau ikut dalam proyek ya bagaimana cara kita mengambil bagian, selain itu persiapkan tenaga-tenaga kita, selain dari pada itu mental juga harus di bentuk terlebih dahulu.
“Jangan kita kalah mental dengan orang-orang yang datang dari luar Kalimantan, hal ini terkadang mental kita mental yang tidak kuat, lemah atau pun minder, hal ini kemungkinan akibat terlalu lama kita ini berdiam diri, terlalu lama kita di tekan. Ketika jaman reformasi kita sudah setara dengan saudara-saudara kita yang lain, tetapi perasaan rendah diri itu masih ada, rasa ini lah harus di buang jauh-jauh. Selain itu Saya mengingatkan kepada teman-teman dewan adat bisa ditanya juga hak-hak adat kita, bisa dihargai atau tidak,” tutup Cornelis. (JVC/ Bajare007)