Jakarta, detikborneo.com – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Barat resmi memperkuat struktur dan fungsi Bidang Hukum sebagai langkah strategis dalam memastikan tata kelola organisasi yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Ketua KONI Kalbar, Daud Yordan, menegaskan bahwa penguatan aspek hukum menjadi kebutuhan mendesak, seiring besarnya tanggung jawab KONI dalam pengelolaan dana hibah, pembinaan atlet, serta persiapan dan penyelenggaraan ajang olahraga nasional seperti Pekan Olahraga Nasional (PON).
“Bidang hukum merupakan pilar penting dalam mewujudkan good governance. Semua program kerja harus berjalan sesuai koridor hukum agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegas Daud Yordan.
Tiga Fokus Utama Bidang Hukum KONI Kalbar
Dalam rapat koordinasi nasional terbaru, Bidang Hukum KONI Kalbar menetapkan tiga fokus utama, yaitu:
Mitigasi Risiko Hukum
Melakukan peninjauan secara berkala terhadap seluruh nota kesepahaman (MoU) dan kontrak kerja sama dengan pihak ketiga guna mencegah potensi kerugian negara maupun organisasi.
Penyelesaian Sengketa Atlet
Memperkuat peran Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) dalam menangani sengketa dan mutasi atlet antarprovinsi agar tidak menghambat prestasi atlet dan stabilitas pembinaan olahraga.
Edukasi dan Pendampingan Anti-Doping
Memberikan edukasi serta bantuan hukum terkait regulasi anti-doping internasional sesuai standar World Anti-Doping Agency (WADA).
Dorong Terwujudnya Sport Governance
Ketua Bidang Hukum KONI Kalbar, Dr. Petrus, SH., MH, menyampaikan bahwa pihaknya kini lebih proaktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung RI serta Kepolisian Republik Indonesia.
“Kami ingin memastikan seluruh pengurus KONI Kalbar memiliki pemahaman hukum yang sama. Jangan sampai ada keraguan dalam mengambil keputusan hanya karena kekhawatiran terhadap persoalan hukum,” ujarnya.
Penguatan Bidang Hukum ini diharapkan tidak hanya membawa KONI Kalbar meraih prestasi di arena olahraga, tetapi juga sukses dalam tata kelola administrasi dan kepatuhan hukum.
Tim Hukum Pilihan Ketua KONI Kalbar
Sebagai bagian dari penguatan tersebut, Ketua KONI Kalbar Daud Yordan menunjuk tim hukum yang dinilai memiliki kapasitas dan kompetensi di bidangnya guna meminimalisasi potensi pelanggaran hukum maupun administrasi.
Adapun susunan Tim Hukum KONI Kalbar adalah
Dr. C Petrus, SH., MH. A.PI
Hery Makhrizal, SH., MH
Marsianus Dwi Winata
Donatus, SHAndri, SH., MH
Cahyatanus, SKM., SH
Andi Abdoel Muin, SH., S.Pi., CIM
Hasibuan, SH., MH
Is Wahyuni, SH., MHAbdul Muis, SH
Nama-nama tersebut merupakan figur pilihan Ketua KONI Kalbar, Daud Yordan, yang diharapkan mampu mengawal organisasi secara profesional, berintegritas, dan taat hukum.
