Jakarta, Detikborneo.com – Masyarakat Adat Dayak akan menyampaikan aksi di depan Istana Negara Presiden RI 15 Juni 2023 mendatang.
Hal ini juga di komfirmasi oleh media center Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Lawadi Nusah, S. Pd dan sekaligus koordinator aksi unjuk rasa kepada detikborneo.com Rabu (7/6/2023).
“Iya betul, kami akan sampaikan aksi damai depan istana negara nanti pada 15 Juni 2023, supaya Presiden Jokowi mendengar aspirasi kami” kata Lawadi.
Baca Juga https://detikborneo.com/index.php/2023/06/05/pembangunan-ikn-untuk-siapa-diduga-hanya-milik-kroni-kepala-oikn-masyarakat-adat-menjadi-korban-meminta-pak-jokowi-pecat-kepala-oikn/
Berikut 7 tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut.
Adil ka’ Talino, Bacuramin ka’ Saruga Basengat ka Jubata, Arus, arus, arus
1. Kami masyarakat adat Dayak Kalimantan meminta Presiden Ir. Joko Widodo untuk memecat/mengantikan Kepala Otorita IKN saudara Bambang Susantono.
2. Kami masyarakat Dayak Kalimantan menuntut supaya Jabatan Deputi IKN ada Minimal 1 orang suku Dayak asli.
3. Kami masyarakat Adat Dayak Kalimantan menuntut janji pemerintah yang janjinya akan melibatkan Putra putri terbaik Masyarakat Dayak Kalimantan untuk jabatan Direktur minimal 10 orang diterima (tiap Provinsi Kalimantan 2 Orang).
4. Kami masyarakat Dayak Kalimantan menuntut janji pemerintah untuk segera membangun Rumah Adat Radakng/ Betang/ Lamin di titik Nol IKN/ Ring satu IKN.
5. Kami masyarakat adat Dayak menuntut agar segera diberikan sertifikat lahan seluas 250 Ha (tiap provinsi Kalimantan 50 Ha) untuk perkampungan kebudayaan Dayak berikut dibangun rumahnya sesuai sub suku.
6. Semua pegawai yang jabatan strategis di IKN satu pintu Rekomendasi hanya dari MAJELIS ADAT DAYAK NASIONAL (MADN).
7. Dalam Pembangunan Dilibatkan Juga Kontraktor dan UMKM Masyarakat Adat Dayak.
“Total pserta aksi unjuk rasa berjumlah 5000 orang, hari yang sama di setiap Kota Provinsi dan Kota Kabupaten Masyarakat Adat Dayak akan melakukan aksi yang sama di setiap tempat strategis. Jika tuntutan aksi tanggal 15 Juni 2023 tidak diakomodir maka akan melakukan aksi unjuk rasa jumlah lebih besar lagi di titik nol pada awal Juli 2023” terang Lawadi. (Rd)