| Penulis: Nathanael H.S

Memprihatinkan! Indonesia, negeri kita yang sedang berkembang, masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain: rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurut survei dari Bank dunia, kualitas SDM di Indonesia masih tergolong rendah. Sekalipun sudah mengalami kenaikan selama dua tahun terakhir ini, tetapi masih tergolong rendah dibanding dengan negara-negara di Asai Tengara. Survei dilakukan terhadap 174 negara, Indonesia berada di peringkat 87. Laporan Human Development Index (HDI) 2020 dari United Nations Development Program (UNDP) menggambarkan peringkat SDM Indonesia lebih rendah lagi, yaitu 111 dari 189 negara [1].

Salah satu faktor rendahnya SDM di Indonesia adalah kualitas dan kuantitas pendidikan. Penelitian Program for International Student Assessment (PISA) menunjukkan kemampuan pelajar Indonesia rendah, sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat ke-72 dari 77 negara, alias peringkat keenam terbawah [2]. Tertinggal jauh dari Malaysia dan Brunei Darussalam. 

Masih dalam hal persoalan pendidikan, menurut penilaian PISA yang menjadi referensi dunia adalah kualitas dalam hal kemampuan membaca, matematika dan sains.  Kemampuan membaca di Indonesia adalah 371 poin, sebagaimana telah disebutkan: peringkat ke keenam terbawah.

Dari segi kuantitas pendidikan Indonesia, semua kita tahu, tidak merata. Kalimantan, misalnya, sekalipun selama hampir dua puluh terakhir ini mengalami perkembangan infrastruktur, tetapi wilayah-wilayah yang disebut dengan istilah pedalaman masih melekat padanya. Jangkauan ke sana masih memerlukan tenaga dan dana yang besar.

Persoalan lain adalah moral. Sri Mulyani, Menkeu Indonesia, dalam Webinar pada Hari Anti Korupsi Dunia (10/12/20), menginformasikan sebuah survei dari transparansi international tentang masalah suap di Indonesia. Dikatakan bahwa 30% pengguna layanan publik masih harus membayar sogok untuk mendapatkan layanan.

Menurutnya, hal itu terjadi mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Ini berarti bahwa ungkapan jabatan adalah amanah, pemimpin itu melayani masih berupa kata-kata dan belum sepenuhnya terealisasi, untuk mengatakan tidak dilaksanakan. Memprihatinkan!

Masih segar di telinga kita tentang pelayanan pendidikan di daerah-daerah. Seorang guru harus mengajar tiga sampai enam kelas SD. Dan, itupun jarang dari orang setempat. Mengapa pendatang guru dari luar sedikit. Istilah pedalaman itulah yang menyebabkannya. Jika mereka hadir di sana pun terbetik dalam pikirannya merasa dibuang oleh instansi.

Perlu dipikirkan jalan keluarnya. Salah satunya adalah melatih orang tua setempat agar dapat mengajar-anak mereka. Juga perlunya mengetuk hati para pemuda yang telah purna belajar di perguruan tinggi kembali ke wilayahnya. Mereka perlu visi untuk membangun daerahnya.

Rumah Damai Indonesia (YARDIN) Perwakilan Kalimantan Barat [3], berupaya mendirikan sejumlah PAUD di desa-desa pedalaman di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Langkah yang diambil adalah memperlengkapi orang-orang setempat agar mampu mendidik anak mereka.

Programnya sederhana. Kurikulum tidak “top down.” Tetapi berdasarkan kearifan lokal. Mottonya CERIA: Cerdas-Iman-dan Aktif. Biar mereka berkata, “Ku anak yang cerdas. Tuhan beriku pintar. Ku anak beriman. Tumbuh di dalam Kristus. Ku anak yang aktif, penuh motivasi. Tatap masa depan. Ku bangga menjadi murid PAUD YARDIN. Ku anak ceria, HORE!”

Referensi:

[1]https://www.sinarharapan.co/kesra/read/23533/jangan_puas_indeks_hci_naik__kita_masih_jauh_tertinggal

[2] https://www.viva.co.id/arsip/1249962-survei-pendidikan-dunia-indonesia-peringkat-72-dari-77-negara

[3] YARDIN adalah Yayasan yang saya dan rekan-rekan dirikan pada tahun 2018 yang lalu dengan fokus pelayanan Pendidikan, sosial, dan keagamaan.

***

Bionarasi

Nathanael Herus Susanto, dilahirkan di Salatiga pada 19 Agustus 1961. Pengajar mata kuliah bahasa Yunani dan Ibrani.

Telah menulis dan menerbitkan buku: Bahasa Ibrani Bagi Pemula Untuk Mempelajari Tenakh (2021).