Jakarta, detikborneo.com – Aksi Unjuk Rasa Damai Masyarakat Adat Dayak sukses dilakukan berjalan lancar dan aman terkendali pada hari kamis (15/06/2023) di Patung Kuda Monas Jakarta Pusat. Acara aksi unjuk rasa damai diawali berdoa (Bapamang) dalam Bahasa Dayak Kanayatn oleh Pdt. Paran Saiku, S.Th, M.Pd

Lawadi Nusah Ketua Aksi memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat Dayak untuk melakukan Ormasi diantaranya; Tamunan Kiting, SE, MM sebagai Tuan Rumah di Jakarta selaku Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) DKI Jakarta, menyampaikan orasi bahwa jika diberi kesempatan warga Dayak juga mampu untuk menduduki Jabatan Strategis Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), yang jadi masalah warga Dayak selalu dilupakan dan bahkan tidak pernah dilibatkan padahal OIKN dibangun di Kalimantan untuk mengakomodir para warga Dayak untuk menduduki Jabatan tersebut kenyataannya hanya Pemeberian Harapan Palsu (PHP), ucap Tamunan yang masih aktif menjadi Direktur Bank swasta di Jakarta.

Orasi kedua disampaikan oleh Martinus Usat Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan bahwa warga Dayak saat ini hanya bisa jadi Penonton karena jatah untuk Jabatan Strategis di OIKN dirampas orang yang punya mengaku-ngaku warga Dayak jelas ini adalah penghinaan kepada Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) sebagai induk organisasi tertinggi masyarakat adat Dayak, bahkan Rekomendasi dari MADN selama ini dianggap sampah sehingga dibuang ditong sampah, buktinya 26 orang yang direkomendasikan untuk Jabatan Direktur/ Kepala Biro satupun tidak ada yang lolos padahal mengikuti tess semua prosedur sampai menempati rengking 3 besar tetapi tetap gagal di tahapan wawancara, jelas ini tidak ada sama sekali keberpihakan diduga cenderung mementingkan kroni-kroninya, ucap Usat.

Jelani Christo, SH, MH selaku ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MADN kecewa dengan pemerintahan Joko Widodo yang mana masyarakat adat Dayak dua periode ikut memenangkan menjadi Presiden RI tapi hanya dikasih Wakil menteri, Pembangunan jalan diKalimantan tetap rusak berbeda dengan Pualau Sumatera hampir semua wilayah provinsi Pak Jokowi kalah kenyataan selain jalan bagus dan licin dibangunkan jalan Toll lagi, sampai kapan kita harus diPHP. OIKN didukung masyarakat adat Dayak dari nol hingga terpilih Kepala Otorita IKN, sampai sekarang tetap terabaikan dan kita hanya cium baunya saja, ucap Jelani kesal.

Rufina Perwakilan dari Wanita menyampaikan juga orasi bahwa wanita Dayak juga bisa menduduki jabatan strategis di Otorita IKN, tapi kita ini jarang sekali dilibatkan makanya kita sering ditinggal harusnya pemimpin negeri ini juga memberikan kesempatan yang sama untuk wanita Dayak, ucap putri anak Sekretaris Partai Persatuan Dayak (PPD) era Ketuanya Oevang Oeray.

Dayak ! Dayak ! Dimanakah Kamu? Puisi karya Korrie Layun Rampan dibacakan oleh Firminus Kunum Ketua 1 DAD Kaltim yang juga aktif sebagai Wakil Sekjen MADN.

Setelah penampilan seni tari budaya Dayak diikuti sebagaian peserta aksi dan atraksi sumpitan (menyumpit) objek balon jarak 50m tembus kena sasaran balon yang dilakukan oleh Jefry Anderson Bidang Budaya DAD DKI Jakarta dan Petrus ikut serta menampilkan tarian.

Acara berlanjut Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Persatuan Dayak, Yakibus Kumis lanjut membacakan 7 tuntutan masyarakat adat Dayak Atas Diskriminasi Kepala Otorita IKN, warga Dayak tetap mendukung IKN, Pemerintah wajib untuk memprioritaskan warga Dayak menjadi Pejabat Deputi OIKN dan berikut 7 tuntutan warga masyarakat adat Dayak:

Adil ka’ Talino, Bacuramin ka’ Saruga Basengat ka Jubata, Arus, arus, arus

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami perlu menyampaikan aspirasi, harapan, dan tuntutan masyarakat Dayak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia.

1. Kami masyarakat Dayak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berterima kasih kepada Presiden Ir. H. Joko Widodo dan DPR karena memilih Kalimantan Timur sebagai Ibukota Nusantara dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Nusantara.
2. Kami masyarakat Dayak meminta dan menuntut janji Presiden Republik Indonesia (Pemerintah) yang akan melibatkan seluruh potensi putra-putri asli pulau Kalimantan dalam menduduki jabatan-jabatan strategis di Kekuasaan Ibukota Nusantara dengan memberikan penegasan yang tertulis dalam peraturan turunan UU Ibukota Nusantara yaitu paling sedikit 1 (satu) orang sebagai Wakil dan 10 (sepuluh) orang sebagai Direktur/Kepala Biro dalam Struktur Kewenangan IKN.
3. Kami Masyarakat Dayak meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi kinerja Kepala Badan Kewenangan IKN terkait pemilihan penerima jabatan Deputi, Direktur, dan Kepala Biro dalam Struktur Kewenangan IKN. Yang kami duga sarat kepentingan dengan menempatkan kroni-kroni pimpinan Otorita IKN (Sekretaris Otorita IKN dan Tim Seleksi). Jika terbukti, dengan hormat kami mohon kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengganti bahkan memberhentikan Kepala Badan IKN dan Pimpinan Badan IKN yang bersangkutan.
4. Kami Masyarakat Dayak meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan budaya Dayak dengan memberikan fasilitas pendukung berupa pembangunan Rumah Adat Dayak yang representatif (setidaknya di atas lahan 10 hektar) sepanjang dengan segala fasilitas pendukung di Ibukota Nusantara sebagai pusat pengembangan kebudayaan Dayak secara nasional, sebagai bentuk apresiasi negara dan pemerintah kepada masyarakat adat Kalimantan yang merupakan ibu kota baru Indonesia.
5. Kami masyarakat Dayak meminta agar nilai-nilai kearifan lokal diperhatikan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, seperti pemanfaatan tumbuhan lokal Kalimantan dalam menanam pohon penghijauan IKN dan membutuhkan ornamen dengan ciri khas kearifan lokal Kalimantan.
6. Kami Masyarakat Dayak meminta kepada Pengurus MADN dan pemegang lembaga adat Dayak sebagai perwakilan Masyarakat Dayak Kalimantan untuk terlibat dalam pengelolaan untuk ikut melaksanakan berbagai pekerjaan sesuai dengan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan serta keterlibatan dalam pengawasan terhadap Otoritas Ibukota Nusantara termasuk dalam merumuskan dan menyusun peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari Undang-undang Ibukota Nusantara.
7. Kami masyarakat Dayak menuntut agar disediakan tanah bagi Desa Masyarakat Adat Dayak di Kawasan IKN berupa sertifikasi komunal atas tanah ulayat yang nantinya dapat dikuasai, dimiliki, dan diusahakan oleh Masyarakat Adat Dayak secara turun-temurun sehingga ada merupakan kepastian hukum kepemilikan dan tidak dapat diperjualbelikan oleh perseorangan dalam IKN.
   “Inilah beberapa aspirasi, harapan, dan tuntutan Masyarakat Adat Dayak Kalimantan kepada Presiden Republik Indonesia untuk diterima dan diwujudkan dalam pengambilan kebijakan,” kata Yakobus Kumis.

Setelah itu sanggar pimpinan Gito ikut tampil atraksi tarian dan balelet (atraksi kebal sejam) bersama teman-teman yang sangat memukau para peserta aksi ditambah itingan lagu ledang.

Setelah kegiatan pembacan tuntutan tidak ada dari pihak yang beretugas dalam penjagaan merespon tuntutan aksi, masa bergerak menuju Istana dipimpin langsung oleh Lawadi Nusah bersama peserta demo ternyata semua akses sudah diblokade kawat berdiri, beton penghalang dan dijaga oleh anggota polri tidak bisa dilewati.

Pergerakan terhenti dan pihak petugas yang mengamankan lanjut memfasilitasi 10 orang perwakilan demo untuk bertemu pihak Kepala Staf Presiden (KSP) dan langsung diterima oleh Johanes Joko Tenag Ahli Utama KSP dibuang Pos Polres Jakarta Pusat, mohon maaf tidak bisa menerima diruang Istana karena protokol covid-19 diistana belum dicabut sehingga setiap tamu wajib untuk swab dan diantigen memakan waktu dan kami saja yang mendatangi Bapak dan Ibu, ucap Johanes.

Yakobus Kumis sekretaris jenderal Majelis Adat dayak Nasional (MADN) sebagai juru bicara diberikan kesempatan pertama untuk menyampaikan maksud dan tujuan disampaikan bahwa masyarakat adat Dayak anak yang patuh dan baik beda dengan dengan suku yang lain agak nakal sehingga diperhatikan sepertinya perlu juga untuk belajar dengan mereka ucap Yakobus tegas. Kami ini belum pernah dalam sejarah berbuat pemberontakan selalu mendukung pemerintah yang sah dan kenyataan pahit kami selalu dilupakan serta hanya di PHP, sedih sekali rasanya, karena sudah sering menyampaikan usulan dan surat ke Kantor KSP tidak pernah ada jawaban kapan mau dijadwalkan bertemu Presiden sang pemimpinnya dianggap angin lalu, makin Kesal lagi kita yang sudah berdarah-darah mengawal OIKN satupun pejabat belum ada yang dilibatkan makanya hari ini dengan terpaksa melakukan aksi unjuk rasa berharap Surat 7 Tuntutan ini diakomodir Pak Presiden dan mohon maaf bukan mengancam tapi hanya mengingatkan jika tidak ada jawaban dan diakomodir sampai batas waktu tanggal 7 bulan 7 (7/7/2023) jam 7 pagi kami akan melakukan aksi yang sama di area titik Nol OIKN dengan peserta yang lebih besar lagi, berharap Pak Presiden mengamomodir 7 tuhtutan ini, kata Yakobus.

Firminus Kunum dan Martinus Usat juga menyampaikan protes bahwa di OIKN tidak Dilibatkan warga Dayak Asli menjadi Pejabatnya dan malah suku lain yang tidak berjuang dulunya menolak OIKN malah kebagian kenyataan pahit yang kami alami, ucap Usat.

Mendengar akan hal ini Johanes Joko staf ahli utama KSP kaget dan seoalah tidak percaya karena tidak ikut serta memonitor semua tapi saya yakin Pak Jokowi sangat komitmen dengan janjinya untuk melibatkan warga Dayak, masukkan hari ini akan segera ditindak lanjuti karena ini adalah tugas pokok kami membantu warga masyakat yang hak-haknya terabaikan, ucap Joko.

Lawadi Nusah mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta aksi dan para donatur yang sudah rela berkorban untuk memperjuangkan nasib dan harkat martabat Dayak di negeri ini terutama para orator dan Yohanes Abay koordinator lapangan yang sudah mengkondisikan keadaan tetap aman dan terkendali, kalo tidak kita siapa lagi dan kalo tidak sekatang kapan lagi, tutupnya. (Bajare007).