
Jakarta, detikborneo.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno (Bang Doel) menyatakan kesiapannya untuk melantik Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (DPW ICDN) DKI Jakarta periode 2025–2030. Pelantikan dijadwalkan berlangsung di Aula Balai Agung, Kantor Gubernur DKI Jakarta, pada hari jumat tanggal 30 Januari 2026 pukul 13.00 WIB hingga selesai.
Kepastian tersebut disambut positif oleh jajaran ICDN. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) ICDN, Dr. Willy Midel Yosep, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas konfirmasi langsung dari Bang Doel selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta.
“Hari ini, Selasa, 27 Januari 2026, puji Tuhan kami telah diterima langsung oleh Bang Doel dan memperoleh kepastian kesediaan beliau untuk melantik pengurus DPW ICDN DKI Jakarta,” ujar Willy.

Menurutnya, pelantikan ini memiliki makna strategis, tidak hanya sebagai agenda organisasi, tetapi juga bagian dari komitmen bersama dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ICDN berharap penguatan sumber daya manusia (SDM) Dayak di Jakarta dapat dipercepat, sehingga mampu mengejar ketertinggalan dengan dukungan fasilitas dan kebijakan yang dimiliki Pemda DKI.
Senada dengan itu, Timotius Sipur, Ketua Panitia Muswil II DPW ICDN DKI Jakarta, mengaku sangat bersyukur dan bangga atas perhatian yang terus diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warga Dayak.
“Kami sangat senang dan bangga. Ini menunjukkan bahwa warga Dayak di Jakarta tetap mendapat perhatian pemerintah daerah. Momentum ini kami harapkan semakin mempererat sinergi dan kebersamaan warga Dayak,” ungkap Timotius.

Ia menambahkan, selama ini warga Dayak di Jakarta juga telah aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta ikut menopang proses transisi dan dinamika perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Pulau Kalimantan.
Pelantikan pengurus DPW ICDN DKI Jakarta oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran cendekiawan Dayak di ibu kota, sekaligus memperkokoh kontribusi masyarakat Dayak bagi pembangunan daerah dan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).






