Jakarta, detikborneo.com – Sejak Masyarakat Adat Dayak Dilibatkan dalam mendukung Ibu Kota Negara yang saat ini bernama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Ikut terlibat Dr. Andersius Namsi, Ph.D sebagai ketua Panitia dan Lawadi Nusah, S.Pd sebagai Sekretaris Panitia bekerja sama dengan Kementrian PPN/ Bappenas mengadakan seminar Nasional dengan tema: Kebudayaan Dayak Dan Kontribusi Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Kalimantan Timur diselenggarakan pada tanggal 17 Oktober 2019 diaula kantor Bappenas.

Banyak aspirasi dan permohonan dari perwakilan tokoh masyarakat adat Dayak supaya masyarakat adat Dayak juga Dilibatkan dalam pembangunan IKN dan saat itu luar biasa respon positif yang disampaikan oleh Bambang Brodjonegoro Menteri Bappenas sesuai dengan tema tersebut ingin membangun ibukota baru dari sisi budaya dengan keseimbangan masyarakat lokal setempat dengan memahami budaya Dayak dengan baik.

Selang beberapa waktu masyarakat adat Dayak aktif dilibatkan oleh kementrian PPN/Bappenas diberbagai seminar untuk dukungan agar DPR RI segera menetapkan menjadi Undang-undang dan terbitlah UU No 3 Tahun 2022.

Terpilih Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Ketua. Berlanjut Presiden Joko Widodo melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Negara Jakarta, pada Kamis, 10 Maret 2022.

Pada hari kamis tanggal 13 oktober 2022 Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono melantik lima pejabat Pimpinan Tinggi Madya Otorita IKN. Acara pelantikan berlangsung di Aula Serba Guna Kementerian Sekretariat Negara.

Kelima pejabat dilantik berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 123/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Lima pejabat yang dilantik adalah Dr. Achmad Jaka Santos Adiwijaya, S.H., LL.M., sebagai Sekretaris Otorita IKN; Dr. Drs. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, M.Si., sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN; Prof. Mohammed Ali Berawi, M.Eng.Sc., Ph.D sebagai Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN; Dr. Myrna Asnawati Safitri, S.H., M.A., sebagai Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN; dan Ida Bagus Nyoman Wiswantanu, S.H., M.H., sebagai Kepala Unit Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN.

Dari pelantikan ini Masyarakat Adat Dayak sudah protes tidak ada yang dilibatkan sebagai pimpinan utama di OIKN dan cukup bersabar.

Padahal merujuk ketentuan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang OIKN, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk pertama kalinya di Otorita IKN dapat dipilih berdasarkan penunjukan atau penugasan oleh Presiden berdasarkan usulan Kepala Otorita IKN, masyarakat adat Dayak menjadi korban kena PHP kesatu.

Kembali Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono telah melantik sepuluh Kepala Biro/Direktur Otorita IKN. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Assembly Hall Menara Mandiri, Jakarta Selatan pada Jumat (13/1/2023).

Pelantikan didasarkan pada Keputusan Kepala Otorita IKN Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Biro/Direktur di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2023. Adapun pejabat yang dilantik adalah sebagai berikut:

1. Muji Budda’wah, sebagai Kepala Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan;
2. Tito Gesit Utiarto, sebagai Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa;
3. Agung Purnomo, sebagai Direktur Hukum;
4. I Made Suwarjana, sebagai Direktur Kepatuhan;
5. Agung Dodit Muliawan, sebagai Direktur Pengawasan dan Audit Internal;
6. Agustomi Masik, sebagai Direktur Perencanaan Makro;
7. Ferdinand Kana, sebagai Direktur Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi;
8. Onesimus Patiung, sebagai Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana;
9. Pungky Widiaryanto, sebagai Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air; dan
10. Muh. Naufal Aminuddin, sebagai Direktur Pembiayaan.

Kepala Biro/Direktur Otorita IKN yang dilantik didasarkan pada hasil seleksi terbuka yang dilakukan oleh Panitia Seleksi yang terdiri dari Tim Sekretariat Kabinet dan unsur dari Otorita Ibu Kota Nusantara, dari daftar nama yang dilantik tidak ada keterwakilan dari Masyarakat Adat padahal Majelis Adat Dayak Nasional sudah mengirimkan usulan daftar nama untuk mengikuti tess berujung kandas dipenyisihan padahal dari hasil nilai ada yang nilai tertinggi tapi gagal di wawancara.

Padahal pada hari Jumat tanggal 14/10/2022 di Novotel Bambang Susantono dianugerahi Warga Kehormatan Utama Masyarakat Adat Dayak oleh Presiden MADN Marthin Billa dan Dalam dialog interaktif jelas dengan tegas Lawadi Nusah menyampaikan bahwa niat baik IKN Di Kalimantan telah disepakati bersama untuk melibatkan masyarakat adat Dayak tapi nyatanya tidak ada yang lolos seleksi.

Saat pengumuman 10 orang Direktur ini protes keras Yakobus Kumis Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) viral dimedia dan berkirim surat agar ada apirmatif terhadap warga Dayak yang telah ikut tess di OIKN, lagi-lagi masyarakat adat Dayak menjadi korban PHP kedua kalinya.

Kini pada hari rabu tanggal 30 Mei 2023 telah diumumkan lagi akan ada pelantikan Kepala Biro/Direktur pada tanggal 5 Juni 2023 lagi-lagi dari daftar penguman OIKN tidak ada keterwakilan warga Dayak yang telah bersusah payah meninggalkan keluarga untuk ikut tess dan rata – rata mencapai peringkat tiga besar dan harus kandas diwawancara, kali ketiga masyarakat Dayak menjadi korban PHP.

Berikut daftar nama warga Dayak dari 24 orang sisa 7 orang dan masuk peringkat akhir tiga besar tetap tidak lolos menjadi Kepala Biro/Direktur OIKN ditahapan wawancara, Ketujuh warga Dayak yang tingkat akhir tidak lolos itu adalah:

1. Firmannur (Kaltara) Jabatan yang dilamar Kepala Biro Perencanaan.
2. Yoyo (Kalteng) Jabatan yang dikamar Kepala Biro Perncanaan.
3. Stepanus (Kalteng) Jabatan yang dikamar Direktur Transfirmasi Hijau.
4. Fasilitas Iwan Karantika (Kalbar) Direktur Pendanaan
5. Isrodianson (Kalteng) Direktur Prasarana Dasar.
6. Aprinato (Kalteng) Direktur Pelayanan Dasar.
7. Utia Guna Dharma (Kalteng) Direktur Pelayanan Dasar.

Pada tanggal 5 Juni 2023 diagendakan akan dilantik lagi Kepala Biro dan Direktur tidak adalagi dari daftar nama keterwakilan warga Dayak, cukup sudah kesabaran untuk ketiga kalinya di PHP.

Pemerintah membentuk Tim Penasihat Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara (Transisi IKN).
Berdasarkan Keputusan Mensesneg Nomor 105 Tahun 2022 tentang Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara, mereka dibentuk untuk membantu Tim Transisi memastikan kesesuaian pelaksanaan tugas Tim Transisi dengan arah kebijakan dan capaian yang dituju.

Tim diketuai oleh Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro ditunjuk. Bambang akan dibantu oleh empat anggota Tim Penasihat. Mereka adalah Alue Dohong, Andrinof Chaniago, Isran Noor, dan Lydia Silvanna Djaman.

Alue Dohong yang semula menjadi Dewan Transisi Penasihat OIKN adalah perwakilan tokoh Dayak yang menjabat Ketua Dewan Pakar MADN selalu aktif meloby, meneruskan surat-surat dari MADN dan memfasilitasi Presiden MADN Marthin Billa untuk bertemu dengan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Saat dikonfirmasi atas Jabatan sebagai Dewan Penasihat OIKN Alue Dohong menyampaikan: bahwa sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Drwan Penasihat OIKN sejak Desember 2022. Tidak jelas apa penyebabnya, mungkinkah ini faktor kearifan beliau selalu memperjuangkan warga Dayak Agar lolos menjadi pejabat di OIKN atau faktor lain masih perlu dikonfirmasi ulang.

Lawadi Nusah Koordinator Aksi Unjuk Rasa didepan kantor istana Negara atau Presiden RI Joko Widodo yang akan dilaksanakan pada hari kamis (15/06/2023) menilai bahwa semua hasil perjuangan masyarakat adat Dayak dalam mengawal OIKN tidak ada nilainya oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono bahkan ada dugan kuat untuk kepentingan kroni-kroninya saja. Sedangkan tes terbuka itu hanya formalitas saja ujungnya bisa ditebak siapa yang akan diloloskan. Jelas ini berakibat tidak baik bagi kelangsungan Pembangunan OIKN dan berimbas juga dengan kebijakan Presiden Joko Widodo dan Masyarakat Adat Dayak hanya menjadi korban PHP berkali-kali.

Sehingga kekecewaan ini akan disampaikan pada saat unjuk rasa nanti, kepada masyarakat adat Dayak dan warga Kalimantan mari bergandengan tanggan untuk memprotes keras atas kebijakan yang merugikan kita dan kita hanya bisa jadi Penonton, tutup Lawadi Nusah yang saat ini juga aktif sebagai Humas & Media Center Kantor MADN dan Sekum DAD DKI Jakarta. (Bajare007).